Wali Kota Banjarbaru Paparkan APBD 2025 di DPRD, PAD Lampaui Target dan WTP ke-11 Berhasil Dipertahankan

BANJARBARUEMAS.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (30/6/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota Lisa memaparkan capaian pengelolaan keuangan daerah sepanjang 2025, sekaligus menjawab berbagai masukan strategis dari fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah Kota menilai seluruh catatan yang disampaikan legislatif menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.

Dalam kesempatan itu, Lisa menegaskan keberhasilan Banjarbaru mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Menurutnya, prestasi tersebut merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

“Keberhasilan mempertahankan opini WTP sebanyak 11 kali berturut-turut merupakan bukti komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengelola uang rakyat secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Lisa.

Pendapatan Lampaui Target, PAD Tembus 108,30 Persen

Dalam pidatonya, Lisa mengungkapkan bahwa kinerja pendapatan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan daerah mencapai 122,53 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 108,30 persen.
Capaian tersebut menunjukkan kemampuan fiskal Banjarbaru yang terus menguat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemerintah Kota juga mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp490 miliar.

Lisa menjelaskan, SiLPA bukanlah anggaran yang tidak dimanfaatkan, melainkan hasil dari pengelolaan belanja yang dilakukan secara hati-hati, efisien, dan sesuai kebutuhan pembangunan.

Dana tersebut dipersiapkan untuk menjaga kesinambungan program pembangunan pada tahun berikutnya, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan stabil pada 2026, sekaligus menyediakan cadangan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam.

Perkuat Pengawasan, Pastikan APBD Tepat Sasaran

Pemerintah Kota Banjarbaru juga terus memperkuat tata kelola keuangan melalui peningkatan sistem pengawasan internal agar setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain memperkuat pengawasan guna mencegah penyimpangan dan praktik korupsi, pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap program-program pembangunan, termasuk melalui mekanisme refocusing anggaran apabila ditemukan program yang belum berjalan optimal.

Langkah tersebut dilakukan agar setiap kebijakan pembangunan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan daerah.

“Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan bahwa program pembangunan telah sejalan dengan target rencana pembangunan jangka menengah daerah dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Lisa.

Menurutnya, pengelolaan keuangan yang sehat menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan kondisi fiskal yang kuat, Pemerintah Kota dapat terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas pelayanan publik, menggerakkan sektor UMKM hingga industri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Banjarbaru Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.

Apresiasi Masukan DPRD

Pada kesempatan yang sama, Lisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai kritik, saran, dan rekomendasi yang diberikan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ia memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Terima kasih atas segala apresiasi, masukan, kritik dan rekomendasi yang diberikan pada pandangan umum Fraksi PAN-PKS atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Beberapa catatan strategis pada sektor UMKM, pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi catatan penting yang akan terus kita perbaiki dan ditingkatkan,” ungkap Lisa.

Strategi Tingkatkan PAD dan Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

Untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyiapkan sejumlah strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya:

• Digitalisasi pajak melalui implementasi TP2DD, sehingga masyarakat dapat membayar pajak secara daring dengan lebih mudah, cepat, transparan, dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
  
• Optimalisasi aset daerah, dengan memanfaatkan aset pemerintah secara produktif. Kebijakan ini berhasil meningkatkan pendapatan sewa aset hingga 345 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
• Program UMKM Naik Kelas, melalui fasilitasi sertifikasi halal dan legalitas usaha, pelatihan pemasaran digital agar produk lokal mampu masuk ke toko modern maupun hotel, serta kemudahan akses pembiayaan melalui Bank Kalsel dan Bank Himbara.
  
• Belanja untuk rakyat, dengan mengarahkan APBD pada pembangunan jalan, irigasi, sekolah, fasilitas kesehatan, serta proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
  
• Optimalisasi sumber PAD lainnya, termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta berbagai sumber pendapatan daerah yang sah.
  
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan potensi ekonomi untuk memperkuat penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Melalui strategi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru optimistis kemandirian fiskal daerah akan semakin meningkat. Dengan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, setiap rupiah APBD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).(be)