Banjarbaru Menata Ulang Denyut Posyandu: Revitalisasi Layanan Dasar dalam Enam Bidang Strategis

BANJARBARUEMAS.COM — Di sela kegiatan di Kota Malang, Prof. Dr. Husaini, SKM., M.Kes — Staf Ahli Tim Penggerak PKK dan Tim Pengerak Posyandu Kota Banjarbaru — berbagi pandangan yang menukik tentang arah baru penguatan Posyandu di Banjarbaru.
Dalam percakapan santai namun bernas, ia menyebut Posyandu sebagai “nadi sosial” yang selama ini kerap berdenyut pelan di tengah hiruk pikuk pembangunan kota.

“Kalau ingin membangun manusia Banjarbaru yang sehat, cerdas, dan berdaya, kita harus mulai dari keluarga. Dan Posyandu adalah pintu masuk paling strategis,” ujarnya.

Posyandu di masa lalu hanya dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Ia berfokus pada pelayanan ibu dan anak, bersifat swadaya, dan sering kali menjadi “objek” berbagai program sektoral. Namun kini, melalui kebijakan nasional dan arah pembangunan Banjarbaru, Posyandu bergerak ke tahap baru: menjadi lembaga layanan terpadu lintas bidang.

Revitalisasi kelembagaan Posyandu di Banjarbaru diarahkan untuk mendukung enam bidang pelayanan dasar (Standar Pelayanan Minimal/SPM) yang menjadi indikator utama kualitas hidup masyarakat kota, yaitu:

1. Kesehatan — mencakup pelayanan gizi balita, kesehatan ibu dan remaja, pemeriksaan penyakit tidak menular, dan pemantauan lansia.
2. Pendidikan — sebagai sarana literasi keluarga, tempat penyuluhan PAUD, parenting, dan stimulasi tumbuh kembang anak.
3. Sosial — sebagai simpul deteksi dini kesejahteraan keluarga, penanganan anak rentan, dan penguatan solidaritas sosial.
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Keluarga — Posyandu mendorong pelatihan keterampilan rumah tangga dan akses ekonomi produktif berbasis keluarga.
5. Lingkungan dan Ketahanan Pangan — integrasi kegiatan urban farming, pemanfaatan pekarangan, dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga.
6. Perlindungan dan Ketahanan Keluarga — memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan aman, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan sosial.

“Enam bidang inilah yang menjadi acuan baru. Posyandu bukan hanya tempat timbang balita, tetapi mini hub pelayanan publik berbasis keluarga,” jelas Prof. Husaini.

Menurut data tahun 2024, Kota Banjarbaru memiliki 164 Posyandu Balita dan 42 Posyandu Lansia, total 206 Posyandu aktif. Namun pada 2025, setelah proses penataan dan integrasi dilakukan, jumlahnya menjadi 179 Posyandu — terdiri dari 145 Posyandu umum dan 34 Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer).

“Data tersebut merupakan wujud penataan kelembagaan agar layanan lebih fokus dan efektif,” ungkapnya.

Kendati demikian, sejumlah tantangan struktural dan teknis masih perlu ditangani:

• Kelembagaan dan Legalitas: Masih terdapat Posyandu yang belum memiliki dasar pengesahan sebagai lembaga pelayanan di tingkat kelurahan.
• Fasilitas dan Infrastruktur: Tidak semua Posyandu memiliki gedung tetap dan sarana pendukung yang layak. Banyak kegiatan masih meminjam ruang publik atau fasilitas RT/RW.
• Kualitas SDM Kader: Dari sisi kuantitas dan kompetensi, masih perlu peningkatan. “Kader adalah ujung tombak pelayanan sosial kita. Mereka butuh pembinaan berkelanjutan,” kata Husaini.
• Koordinasi Lintas Sektor: Sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Tim Penggerak PKK perlu diperkuat dalam satu sistem koordinatif.
• Dukungan Anggaran: Pembiayaan kegiatan dan peningkatan kapasitas kader masih bergantung pada program tahunan, belum terlembaga dalam budgeting lintas dinas.

Di era H. Riandy Hidayat sebagai Ketua TP Posyandu Kota Banjarbaru ditandai babak baru dalam penguatan kelembagaan Posyandu. Pemerintah Kota Banjarbaru tengah merancang peta jalan revitalisasi Posyandu 2025–2030, dengan tiga arah strategis utama:

1. Penguatan Layanan Enam Bidang SPM – Melalui sinergi antara PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas terkait ketertiban umum, serta sosial dan kelurahan, Posyandu akan menjadi pusat layanan terpadu berbasis keluarga.
2. Peningkatan Kapasitas dan Insentif Kader – Pelatihan kader diarahkan tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga literasi digital, ekonomi keluarga, dan advokasi sosial.
3. Integrasi Digital dan Data Keluarga Terpadu – Posyandu akan menjadi bagian dari sistem informasi kesehatan kota, memungkinkan pemantauan data gizi, penyakit, dan intervensi sosial secara real-time.

Menurut Prof. Husaini, langkah-langkah ini selaras dengan pendekatan human-centered governance, di mana setiap kebijakan kota berorientasi pada kesejahteraan manusia melalui pemberdayaan keluarga.

Posyandu kini tidak lagi sekadar ruang kecil di lingkungan RT yang berisi meja timbang dan buku KMS. Ia sedang ditata ulang menjadi ruang sosial baru — tempat warga belajar hidup sehat, mengenal literasi gizi, berbagi keterampilan, dan membangun solidaritas keluarga urban.

“Banjarbaru harus menjadi model kota yang menempatkan keluarga sebagai pusat pembangunan. Dan Posyandu adalah instrumen paling efektif untuk mencapainya,” tegas Husaini.

Revitalisasi Posyandu bukan sekadar penyesuaian kelembagaan, tetapi pergeseran paradigma pembangunan kota.
Kota yang sehat diantaranya ditentukan kuatnya jaringan sosial keluarga yang saling menopang.

“Ketika Posyandu kuat, keluarga terlayani dengan baik. Ketika keluarga kuat, maka kota pun tumbuh sehat,” tutup Prof. Husaini.

Banjarbaru kini tengah merajut harapan itu — menata denyut Posyandu bukan sekadar sebagai ruang pelayanan, melainkan pusat peradaban kecil yang menjaga keseimbangan antara kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial warganya.(be)