Banjarbaru Raih Terbaik II Penyerapan TKD 2025, Percepat Realisasi APBN di Daerah

BANJARBARUEMAS.COM — Pemerintah Kota Banjarbaru kembali mencatatkan kinerja fiskal yang menonjol. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama serta Penganugerahan Penghargaan Kinerja Tahun Anggaran 2025, Kamis (12/2/2025), di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Banjarbaru dinobatkan sebagai Terbaik II dengan Kinerja Penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tertinggi Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby. Forum yang dihadiri unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta kepala daerah se-Kalsel itu menegaskan pentingnya percepatan realisasi dana APBN di daerah sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Warga Banjarbaru Diminta Laporkan Akun TikTok Diduga Palsu yang Mengatasnamakan Wali Kota

306 Banjarbaru Emas 2

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan instrumen fiskal utama pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Komponen TKD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa. Besaran dan kecepatannya sangat menentukan ruang gerak pembangunan di daerah.

Indikator Kinerja Fiskal

Predikat Kinerja Penyerapan TKD Tertinggi diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu memenuhi syarat salur secara tepat waktu, mempercepat realisasi belanja, serta menunjukkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas yang baik. Tidak hanya cepat secara administratif, serapan juga harus efektif secara substansi.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby Perkuat Akuntabilitas dan Reformasi Kinerja Pemkot Banjarbaru

250 Banjarbaru Emas 2

Artinya, dana yang masuk ke kas daerah tidak mengendap, melainkan segera dikonversi menjadi belanja pembangunan, baik pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, maupun dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat.

Penilaian juga mencakup ketepatan penyampaian laporan realisasi, kesesuaian penggunaan anggaran dengan peruntukannya, serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

Dalam konteks 2025, capaian Banjarbaru dinilai mampu menjaga keseimbangan antara percepatan dan kehati-hatian. Realisasi penyaluran dilakukan sejak Semester I dengan pemenuhan dokumen dan persyaratan teknis tepat waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan transfer dari pusat.

Peran Kepala Daerah

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), wali kota memegang peran strategis dalam mengarahkan kebijakan fiskal. Kepala daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga pengendali ritme belanja.

Di Banjarbaru, percepatan dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan lintas perangkat daerah, pemantauan realisasi anggaran secara berkala, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

Percepatan belanja diarahkan pada sektor-sektor prioritas, termasuk infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Optimalisasi penyaluran juga menjadi bagian dari pengawalan agar seluruh komponen TKD terserap maksimal.

Selain itu, digitalisasi tata kelola keuangan dan transparansi pelaporan menjadi instrumen penguatan akuntabilitas. Upaya tersebut sekaligus memperkecil risiko deviasi penggunaan anggaran.

Sinergi Antarpemerintah

Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.

“Melalui rakor ini koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin solid, sehingga pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari APBN dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum konsolidasi kebijakan, terutama dalam menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah dinamika nasional. Pemerintah daerah didorong tidak hanya cepat menyerap, tetapi juga memastikan belanja berkualitas dan berdampak.

Dampak Pembangunan

Kinerja penyerapan TKD yang tinggi mencerminkan kemampuan organisasi pemerintah daerah dalam merencanakan, mengeksekusi, dan melaporkan anggaran secara disiplin. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pemerintah pusat sekaligus memastikan keberlanjutan alokasi dana pada tahun-tahun berikutnya.

Bagi Banjarbaru, capaian Terbaik II menjadi indikator bahwa tata kelola fiskal berjalan dalam koridor efisiensi dan akuntabilitas. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi, meningkatkan kualitas belanja, serta memperkuat sinergi pembangunan agar setiap rupiah dana transfer benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Capaian ini juga merefleksikan gaya kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby yang dikenal responsif, detail dalam pengawasan anggaran, serta menekankan kerja kolektif lintas perangkat daerah. Ia tidak hanya mendorong percepatan serapan, tetapi juga memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan berjalan terukur dan akuntabel. (be)