BANJARBARUEMAS.COM – Ke mana uang daerah dibelanjakan? Berapa besar pendapatan yang berhasil dikumpulkan pemerintah? Sejauh mana anggaran pembangunan telah direalisasikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini bisa dijawab langsung oleh masyarakat Kota Banjarbaru tanpa harus datang ke kantor pemerintah atau meminta dokumen resmi.
Melalui Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, warga dapat mengakses informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terbuka. Portal tersebut memungkinkan masyarakat melihat besaran anggaran, realisasi pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, hingga posisi keuangan pemerintah daerah yang diperbarui secara berkala.
Keterbukaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Data yang disajikan tidak hanya dapat diakses oleh pemerintah dan DPRD, tetapi juga oleh seluruh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, hingga organisasi masyarakat sipil yang ingin mengetahui bagaimana uang publik dikelola.
Bagi warga Banjarbaru, keberadaan portal tersebut membuka ruang pengawasan yang lebih luas. Masyarakat kini dapat mengetahui dari mana sumber pendapatan daerah berasal, bagaimana anggaran dialokasikan, hingga sejauh mana realisasi belanja dilakukan untuk membiayai pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, penanganan lingkungan, maupun program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Portal tersebut juga menyajikan perbandingan antara target dan realisasi APBD sehingga masyarakat dapat menilai capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah secara objektif.
Sebagai contoh, berdasarkan data Tahun Anggaran 2025, realisasi pendapatan Kota Banjarbaru mencapai 122,53 persen dari target yang ditetapkan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 108,30 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah mampu melampaui target yang telah direncanakan.
Portal yang sama juga menampilkan informasi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan daerah pada akhir tahun anggaran setelah seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan diperhitungkan sesuai ketentuan.
Dengan data yang terus diperbarui, masyarakat dapat mengikuti perkembangan kondisi fiskal Banjarbaru dari tahun ke tahun sekaligus memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kemampuan keuangan daerah.
Cara Melihat APBD Banjarbaru
Untuk mengakses data tersebut, masyarakat cukup membuka https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd.
Selanjutnya pilih Jenis Data “APBD”, tentukan Tahun Anggaran, pilih Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian pada kolom Sub Wilayah pilih Kota Banjarbaru, lalu klik Submit.
Dalam beberapa detik, sistem akan menampilkan rincian APBD Kota Banjarbaru sesuai tahun yang dipilih.
Informasi yang Bisa Diakses Publik
Portal Data APBD menyajikan berbagai informasi penting mengenai pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
- Pendapatan Daerah;
- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Dana Transfer dari Pemerintah Pusat;
- Belanja Daerah beserta realisasinya;
- Belanja Operasi;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Belanja Transfer;
- Surplus atau Defisit Anggaran;
- Pembiayaan Daerah;
- Perbandingan target dengan realisasi APBD; serta
Persentase capaian setiap komponen anggaran.
Seluruh data disajikan dalam bentuk nominal dan persentase sehingga mudah dipahami masyarakat. Informasi tersebut juga dapat diunduh dan dicetak sebagai bahan analisis, penelitian, maupun pengawasan publik.
Keterbukaan informasi APBD menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi mengenai keuangan daerah, semakin besar pula ruang partisipasi publik untuk mengawal penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sejumlah daerah bahkan telah melangkah lebih jauh. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, menghadirkan portal SMART Planning & Budgeting melalui https://apbd.jakarta.go.id/ yang memungkinkan masyarakat tidak hanya melihat dokumen APBD, tetapi juga memantau seluruh proses penyusunan anggaran, perkembangan realisasi, dashboard analisis, infografis, video edukasi, hingga fitur pantau belanja dan pantau aspirasi masyarakat dalam satu platform yang terintegrasi.
Model keterbukaan seperti itu dapat menjadi inspirasi bagi Kota Banjarbaru untuk mengembangkan layanan informasi keuangan daerah yang lebih modern, interaktif, dan mudah dipahami masyarakat. Tidak sekadar menampilkan angka-angka APBD, tetapi juga menghadirkan informasi yang lebih utuh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.
Apabila sistem serupa dapat diterapkan di Banjarbaru, transparansi pengelolaan keuangan daerah diyakini akan semakin kuat. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mengawal setiap rupiah APBD agar benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi mewujudkan Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera). (be)
123
Tidak ada komentar