DP3APMP2KB Banjarbaru Matangkan Pelayanan KB Serentak 2026, Tekankan Data Valid dan Sinergi Puskesmas–Penyuluh dalam Layanan IUD dan Implan
Foto : Kepala Dinas DP3APMP2KB memimpin Rapat Koordinasi Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan jaringan dan jejaring Kota Banjarbaru, Selasa (3/2/2026) di ruang rapat DP3APMP2KB Banjarbaru. (BE) BANJARBARUEMAS.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) mematangkan persiapan pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak Awal Tahun 2026 dengan fokus pada peningkatan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP), khususnya IUD dan implan (kapsul KB) di wilayah prioritas atau Pantau KB.
Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan konkret Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap Program Bangga Kencana yang diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, sekaligus sebagai strategi penguatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan jaringan dan jejaring Kota Banjarbaru, yang digelar Selasa (3/2/2026) di ruang rapat DP3APMP2KB Banjarbaru. Rapat dibuka langsung oleh Kepala DP3APMP2KB Banjarbaru, Hj. Erma Epiyana Hartati, S.Sos., MM.
Dalam arahannya, Kepala DP3APMP2KB Banjarbaru Hj. Erma Epiyana Hartati meminta agar Penyuluh KB dan Puskesmas di seluruh kecamatan membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif. Hal ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan data yang valid, akurat, dan seragam sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pelayanan KB di Kota Banjarbaru.
“Komunikasi yang baik antara Penyuluh KB dan Puskesmas menjadi kunci agar data yang dihasilkan benar-benar valid di semua kecamatan. Data inilah yang akan menentukan ketepatan sasaran pelayanan KB, khususnya pemasangan alkon MKJP,” tegasnya.
Rapat koordinasi diikuti oleh Kepala Puskesmas se-Kota Banjarbaru, perwakilan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), Koordinator Penyuluh KB, Koordinator Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), serta para Penyuluh KB.
Sejumlah kesepakatan strategis dihasilkan, di antaranya pemutakhiran data ibu hamil dan calon akseptor KB pascapersalinan sebagai dasar perencanaan pelayanan pemasangan IUD dan implan. Data yang akurat dinilai krusial agar layanan MKJP dapat diberikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Selain itu, seluruh jajaran fasyankes dan penyuluh KB didorong untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) sebagai instrumen utama pencatatan dan pelaporan pemasangan alkon, khususnya MKJP, secara digital dan terintegrasi.
Rapat turut membahas kesiapan Banjarbaru sebagai salah satu lokus pelaksanaan Pelayanan KB Serentak Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Secara nasional, kegiatan ini akan berlangsung pada 9–15 Februari 2026 di 307 kabupaten/kota wilayah prioritas, dengan seluruh pencatatan pelayanan wajib masuk ke aplikasi SIGA paling lambat 20 Februari 2026 pukul 23.59 WIB.
Melalui pelayanan KB serentak ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan peningkatan signifikan penggunaan MKJP, penurunan angka unmet need KB, serta penguatan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan ibu dan anak.
“Dengan persiapan yang matang dan fokus pada pelayanan pemasangan IUD dan implan, kami berharap program KB serentak ini benar-benar memberi dampak nyata bagi keluarga Banjarbaru,” pungkas Erma.(be)
Tidak ada komentar