BUNGA KATES, Strategi Banjarbaru Perkuat Lumbung Pangan Masyarakat untuk Kendalikan Inflasi
Tak sekadar menyalurkan bantuan beras, DKP3 Kota Banjarbaru memperkuat Lumbung Pangan Masyarakat sebagai simpul cadangan pangan berbasis wilayah. Beras lokal diserap, petani memperoleh kepastian pasar, sementara pemerintah memiliki stok yang lebih dekat untuk merespons gejolak harga dan kerawanan pangan.
BANJARBARUEMAS.COM – Ada ironi dalam persoalan pangan. Wilayah yang menjadi sentra produksi padi belum tentu terbebas dari kerentanan pangan. Ketika panen raya tiba, petani menghadapi risiko jatuhnya harga gabah. Sebaliknya, ketika paceklik atau distribusi terganggu, harga beras dapat melonjak dan menekan daya beli masyarakat.
Persoalan itulah yang hendak dijawab Pemerintah Kota Banjarbaru melalui BUNGA KATES atau Lumbung Pangan Masyarakat Mengatasi Inflasi. Inovasi yang dikembangkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarbaru tersebut menempatkan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) bukan sekadar tempat menyimpan pangan, tetapi sebagai simpul cadangan pangan berbasis wilayah yang terhubung dengan petani, pemerintah, dan masyarakat.
Sekretaris DKP3 Kota Banjarbaru Wiwin Robiaty, Selasa (28/7/2026), mengatakan, BUNGA KATES berangkat dari kebutuhan membangun instrumen pengendalian inflasi pangan yang lebih dekat dengan masyarakat dan sumber produksi.
Menurut dia, kebijakan pengendalian inflasi selama ini cenderung bergerak pada tataran makro, mulai dari kebijakan moneter, fiskal, hingga pengaturan perdagangan. Instrumen tersebut penting, tetapi belum selalu menyentuh persoalan pada tingkat paling bawah, terutama petani dan masyarakat sebagai produsen sekaligus konsumen pangan.
“Persoalan utamanya, kebijakan pengendalian inflasi pangan selama ini kebanyakan bersifat makro dan satu arah, sehingga tidak selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya petani sebagai akar rumput,” kata Wiwin.
Posisi Banjarbaru kini juga semakin strategis. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, kota ini tidak hanya menghadapi kebutuhan konsumsi masyarakat perkotaan yang terus berkembang, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjaga produksi dan kemandirian pangan daerah.
Paradoks di Sentra Produksi Padi
Salah satu perhatian berada di Kecamatan Cempaka, terutama Kelurahan Bangkal dan Palam, yang menjadi bagian penting sentra produksi padi di Kota Banjarbaru.
Wilayah tersebut memiliki sekitar 1.000 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), wilayah tersebut masih menunjukkan gradasi kerentanan pangan yang perlu mendapat perhatian.
Kondisi itu memperlihatkan bahwa produksi pangan yang tinggi tidak otomatis menjamin ketahanan pangan masyarakat di wilayah produsen.
Petani dapat menghadapi tekanan ketika produksi melimpah tetapi harga gabah turun pada saat panen raya. Pada periode berbeda, masyarakat justru dapat menghadapi kenaikan harga beras ketika produksi berkurang, musim bergeser, atau distribusi terganggu.
Di titik inilah Lumbung Pangan Masyarakat dipandang strategis.
“Ironisnya, daerah penghasil padi justru bisa rentan terguncang saat harga gabah anjlok pada waktu panen raya atau, sebaliknya, harga beras melonjak saat paceklik,” ujar Wiwin.
Menurut Wiwin, LPM dipilih karena kelembagaan tersebut berada dekat dengan sumber produksi, yakni petani dan gabungan kelompok tani. Dengan memperkuat LPM, pemerintah dapat membangun cadangan pangan yang sumbernya lebih dekat dengan masyarakat.
Memperpendek Rantai Pasok Pangan
Melalui BUNGA KATES, DKP3 mendorong kerja sama pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan spesifikasi beras lokal.
Skema tersebut membuka ruang agar gabah atau beras dari petani dan kelompok tani setempat masuk dalam ekosistem cadangan pangan. Ketika terjadi tekanan harga atau gangguan pasokan, stok yang tersedia lebih dekat untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari intervensi pemerintah.
Cadangan itu antara lain dapat mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) ketika harga pangan mengalami tekanan. Gerakan Pangan Murah sendiri telah menjangkau 20 kelurahan di Kota Banjarbaru.
“Dengan menguatkan LPM melalui kerja sama pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah berbasis beras lokal, pemerintah memperpendek rantai pasok. Saat harga bergejolak, stok yang ada di LPM dapat disalurkan kepada masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah tanpa harus menunggu intervensi dari luar daerah,” kata Wiwin.
Skema tersebut sekaligus mengubah posisi lumbung pangan. LPM tidak hanya digunakan ketika terjadi keadaan darurat, tetapi menjadi bagian dari sistem logistik pangan yang bekerja sebelum, ketika, dan setelah terjadi tekanan pasokan.
Artinya, cadangan pangan mulai diarahkan sebagai buffer stock atau stok penyangga daerah.
Bukan Sekadar “Bagi-bagi Beras”
Wiwin menekankan, nilai pembeda BUNGA KATES terletak pada keterlibatan masyarakat dan sumber pangan lokal.
Pada mekanisme bantuan pangan konvensional, pemerintah pada umumnya memperoleh pasokan dari luar kelembagaan masyarakat, termasuk melalui Bulog, kemudian menyalurkannya kepada penerima.
BUNGA KATES mencoba menambahkan satu mata rantai penting: memberdayakan produksi dan kelembagaan pangan lokal.
Beras yang digunakan diarahkan berasal dari pengadaan gabah atau beras petani dan gapoktan setempat. Dengan demikian, intervensi pangan tidak hanya membantu konsumen mendapatkan pangan, tetapi juga berpotensi menciptakan pasar bagi hasil produksi petani.
“Bunga Kates dibangun melalui kerja sama dua arah antara pemerintah kota dan masyarakat melalui LPM. Jadi, program ini bukan hanya ‘bagi-bagi beras’, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola cadangan pangannya,” ujar Wiwin.
Sebelum terlibat, kelembagaan LPM melalui proses verifikasi serta memperoleh pembinaan dan sosialisasi mengenai pengelolaan cadangan pangan. Unsur edukasi tersebut menjadi bagian penting agar lumbung dapat tumbuh sebagai kelembagaan yang mandiri, bukan sekadar penerima program pemerintah.
Intervensi Berdasarkan Tekanan Harga
Aspek lain yang membedakan BUNGA KATES adalah keterhubungannya dengan sistem pengendalian inflasi daerah.
Penyaluran pangan tidak semata-mata dilakukan berdasarkan jadwal rutin, tetapi diarahkan mengikuti perkembangan ketersediaan dan harga pangan yang dipantau bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Ketika suatu komoditas mulai mengalami tekanan harga, pemerintah memiliki dasar untuk menentukan kapan intervensi diperlukan dan wilayah mana yang harus menjadi prioritas.
Pada sisi bantuan CPP, kebutuhan masyarakat dapat diusulkan langsung oleh kelurahan dengan mekanisme yang menyerupai alur penyaluran CPP melalui Bulog. Perbedaannya, BUNGA KATES membuka penguatan pada spesifikasi beras lokal dan peran LPM dalam ekosistem penyediaannya.
Dengan model tersebut, BUNGA KATES tidak dimaksudkan menjadi program baru yang berjalan sendiri, tetapi memperkuat instrumen yang sudah dimiliki pemerintah, mulai dari CPP, Gerakan Pangan Murah, pemantauan harga, hingga penguatan kelembagaan pangan masyarakat.
Diperkuat Kerangka Regulasi
Secara kebijakan, pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat juga memiliki keterkaitan dengan kerangka regulasi pangan Kota Banjarbaru.
Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pangan membangun tata kelola pangan yang lebih luas, mencakup perencanaan, produksi, ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi hingga penanganan kerawanan pangan.
Kerangka tersebut memperkuat pendekatan yang sebelumnya diatur melalui Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Daerah. Cadangan pangan tidak berhenti sebagai persediaan menghadapi kondisi darurat, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan pangan daerah.
Pada sisi hulu, keberlanjutan produksi diperkuat melalui Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Tiga kerangka kebijakan tersebut membentuk mata rantai yang saling berkaitan: lahan pertanian dijaga, produksi petani diperkuat, hasil produksi dapat masuk ke sistem cadangan, stok dikelola melalui kelembagaan pangan, kemudian pemerintah memiliki instrumen untuk menjaga pasokan dan meredam gejolak harga.
Dua Lapis Tujuan
BUNGA KATES karena itu dirancang dengan dua lapis tujuan.
Dalam jangka pendek, keberadaan cadangan pangan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat menjadi instrumen cepat untuk merespons gejolak harga beras. Salah satunya melalui pelepasan atau penyaluran pangan dalam Gerakan Pangan Murah ketika terjadi tekanan inflasi.
Namun, sasaran yang lebih besar berada dalam jangka panjang.
“Secara struktural, program ini dibangun sebagai fondasi jangka panjang karena yang diperkuat bukan sekadar stok, melainkan kelembagaan LPM itu sendiri sebagai simpul ketahanan pangan tingkat masyarakat yang akan terus ada meskipun tidak sedang terjadi tekanan inflasi,” kata Wiwin.
Pendekatan itu menjadi semakin penting di tengah perubahan iklim. Pergeseran musim hujan dan kemarau dapat memengaruhi kalender tanam, produktivitas, waktu panen, hingga kontinuitas pasokan.
Karena itu, LPM ke depan tidak hanya diarahkan menyimpan gabah atau beras. Kelembagaan tersebut juga dapat berkembang menjadi simpul edukasi petani mengenai pola tanam yang lebih adaptif sekaligus menjadi penyangga ketika gagal panen atau pergeseran musim mengganggu pasokan.
Petani Mendapat Kepastian Pasar
Dimensi lain yang ingin diperkuat adalah kesejahteraan petani.
Dengan mekanisme pengadaan yang mengacu pada harga acuan pemerintah, hasil produksi lokal memiliki peluang mendapatkan kepastian pasar. Hal tersebut penting terutama ketika panen raya, saat peningkatan pasokan dapat menekan harga di tingkat produsen.
“Dengan pengadaan yang mengacu pada harga acuan pemerintah, petani lokal mendapatkan kepastian pasar untuk hasil panennya. Harapannya, petani terus memiliki insentif untuk berproduksi tanpa terlalu khawatir harga jatuh saat panen raya,” ujar Wiwin.
Ke depan, DKP3 juga membuka ruang penguatan LPM sebagai mitra Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah serta kemungkinan memperluas model tersebut ke lebih banyak kelurahan dan kecamatan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUNGA KATES bukan hanya berapa ton beras yang tersimpan atau berapa paket pangan yang disalurkan.
Tantangan yang lebih besar adalah apakah sistem tersebut mampu menjaga tiga kepentingan sekaligus: petani memperoleh harga yang layak, masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau, dan pemerintah mempunyai cadangan yang cukup untuk bertindak ketika pasokan terganggu atau inflasi mulai menekan.
Bagi Banjarbaru, BUNGA KATES pada akhirnya menjadi upaya membawa kebijakan pengendalian inflasi lebih dekat ke sumber persoalannya: menjaga pangan sejak dari tempat ia diproduksi, memastikan petani tetap berproduksi, dan membuat pasokan tersedia ketika masyarakat membutuhkannya.(be)
Tidak ada komentar