Banjarbaru dan Perang Panjang Melawan Stunting

BANJARBARUEMAS.COM — 5 Mei 2026 di Balikpapan, nama Kota Banjarbaru disebut dalam agenda penghargaan tingkat nasional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Di hadapan sejumlah kepala daerah di Regional Kalimantan, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menerima penghargaan Terbaik I Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting.

Dibalik penghargaan tersebut tersimpan kerja panjang petugas kesehatan, kader posyandu, dokter spesialis, hingga ibu-ibu yang setiap bulan membawa anaknya menimbang berat badan di pos pelayanan terpadu.

Banjarbaru dinilai berhasil mencatat prevalensi stunting terendah di Kalimantan Selatan. Pemerintah pusat bahkan memberikan insentif pembangunan senilai Rp3 miliar atas capaian tersebut.

Namun bagi Dinas Kesehatan Banjarbaru, penghargaan itu justru menjadi pengingat bahwa pekerjaan belum selesai.

Berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi stunting Banjarbaru pada 2025 berada di angka 10,2 persen. Angka itu menurun dibanding 2021 yang mencapai 17,10 persen. Bahkan pada 2024, Banjarbaru sempat menekan prevalensi hingga 5,32 persen sebelum kembali meningkat setahun kemudian.

Fluktuasi itu menjadi gambaran bahwa perang melawan stunting tidak pernah benar-benar mudah.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Banjarbaru, Maulida, mengatakan penurunan stunting di Banjarbaru tidak dilakukan melalui pendekatan sesaat, melainkan intervensi berlapis yang dimulai bahkan sebelum seorang anak lahir.

“Faktor yang paling berpengaruh terhadap capaian tersebut adalah meningkatnya pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu. Dengan rutin melakukan pemantauan, balita yang memiliki risiko stunting bisa cepat ditangani,” ujar Maulida.

Di Banjarbaru, posyandu bukan lagi sekadar tempat menimbang balita. Posyandu menjadi ruang deteksi dini untuk membaca risiko stunting sejak awal. Ketika berat badan anak mulai tidak sesuai grafik pertumbuhan, petugas kesehatan langsung bergerak melakukan intervensi.

Pemkot Banjarbaru juga mulai memanfaatkan pendekatan digital. Dinas Kesehatan membuat video kelas ibu hamil digital dan video antropometri digital agar edukasi kesehatan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.

Melalui video tersebut, ibu hamil diberikan pemahaman tentang risiko selama masa kehamilan, pola makan sehat, hingga tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai.
Sementara video antropometri membantu orang tua memahami cara memantau pertumbuhan anak secara benar.

“Video kelas ibu hamil digital membantu ibu memahami risiko yang bisa terjadi selama kehamilan dan bagaimana menjaga kehamilan tetap sehat. Sedangkan video antropometri digital membantu orang tua memahami cara mengukur pertumbuhan anak dengan benar,” katanya.

Intervensi kesehatan juga dilakukan sejak remaja puteri. Pemerintah menjalankan skrining anemia dan pemberian tablet tambah darah secara rutin kepada remaja puteri sebagai langkah pencegahan jangka panjang.

Bagi Dinas Kesehatan, stunting bukan semata persoalan anak pendek. Masalah itu berkaitan dengan kualitas generasi masa depan, mulai dari kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika dewasa.

Karena itu, penanganannya dilakukan dari hulu.

“Ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali selama masa kehamilan, termasuk dua kali pemeriksaan USG. Ini penting untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat,” ujar Maulida.

Tidak berhenti di situ, bayi baru lahir juga menjalani pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), deteksi penyakit jantung bawaan, pemeriksaan G6PD hingga pemantauan kesehatan lainnya.

Di sejumlah puskesmas, dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak turun langsung mendampingi kasus-kasus kehamilan risiko tinggi seperti anemia, hipertensi hingga diabetes gestasional.

“Ibu hamil risiko tinggi didampingi langsung oleh dokter spesialis agar saat persalinan nanti ibu sehat dan bayi lahir sehat,” katanya.

Salah satu strategi yang kini diperkuat ialah pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita. Program tersebut bukan hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi juga mengubah pola konsumsi keluarga agar lebih sehat dan mandiri.

Selain pemerintah, penanganan stunting di Banjarbaru juga melibatkan 86 pemangku kepentingan lintas sektor. Dukungan datang dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama melalui program orang tua asuh untuk membantu pemenuhan gizi balita.

Namun di balik berbagai capaian itu, tantangan masih membayangi.

Fenomena masyarakat perkotaan menjadi salah satu hambatan terbesar. Banyak orang tua bekerja sehingga anak dititipkan kepada pengasuh dan tidak rutin dibawa ke posyandu.

“Masih rendahnya kunjungan balita ke posyandu menjadi tantangan kami. Masih ada anggapan kalau anak tidak sakit maka tidak perlu dibawa ke fasilitas kesehatan,” ujar Maulida.

Padahal, kata dia, stunting sering kali tidak terlihat secara kasat mata pada tahap awal. Gangguan pertumbuhan baru diketahui setelah dilakukan pemantauan rutin tinggi dan berat badan anak.

Selain itu, pernikahan usia dini juga masih ditemukan dan menjadi faktor risiko yang terus diwaspadai pemerintah daerah.

Data Dinas Kesehatan menunjukkan sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian serius. Landasan Ulin Utara tercatat menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi pada 2025 sebesar 24,37 persen, disusul Landasan Ulin Tengah 23,69 persen dan Landasan Ulin Barat 16,3 persen.

Di sisi lain, sejumlah wilayah menunjukkan perbaikan signifikan. Puskesmas Bangkal berhasil menurunkan prevalensi dari 21,55 persen pada 2021 menjadi 6,91 persen pada 2025. Sungai Besar turun dari 15,25 persen menjadi 5,91 persen. Bahkan wilayah Komet berhasil mencatat nol persen stunting sejak 2023.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, penghargaan dari Kemendagri bukan garis akhir. Di balik piagam dan insentif pembangunan, ada target yang jauh lebih besar: memastikan anak-anak Banjarbaru tumbuh sehat, kuat, dan tidak kehilangan masa depan akibat kekurangan gizi sejak dini.

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah hingga masyarakat,” pungkas Maulida.(be)