Banjarbaru 2026: Menjaga Mutu Pelayanan di Tengah Era Pengetatan Fiskal Nasional
Foto : Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby saat Pelantikan.(be) Oleh: Yopi A (Warga Banjarbaru)
BANJARBARUEMAS.COM – Tahun anggaran 2026 menjadi penanda penting bagi arah pembangunan Kota Banjarbaru. Bukan semata karena statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi karena kota ini harus berlayar di tengah arus pengetatan fiskal yang tidak hanya melanda Banjarbaru, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia.
Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi realitas fiskal yang tak terhindarkan. Finalisasi pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Banjarbaru dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan APBD Kota Banjarbaru 2026 sebesar Rp1,145 triliun—turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya TKD hingga Rp349,98 miliar atau setara 36,22 persen dari tahun 2025.
Jika pada 2025 Banjarbaru menerima dana transfer sebesar Rp966,14 miliar, maka pada 2026 jumlah tersebut menyusut menjadi Rp616,15 miliar. Angka ini mencerminkan perubahan besar dalam arsitektur fiskal daerah, sekaligus menguji kapasitas pemerintah kota dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
Struktur APBD 2026: Tekanan dari Hulu hingga Hilir
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarbaru pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp438,5 miliar. Angka ini menjadi tumpuan penting di tengah menurunnya transfer pusat. Namun, total belanja daerah justru disepakati sebesar Rp1,305 triliun, dengan komposisi belanja operasi Rp1,057 triliun, belanja modal Rp246,3 miliar, dan belanja tidak terduga Rp1,58 miliar.
Selisih antara pendapatan dan belanja menimbulkan defisit sebesar Rp160,3 miliar. Meski demikian, defisit tersebut direncanakan tertutup melalui penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan nilai yang sama. Secara teknis fiskal, langkah ini sah dan lazim. Namun secara substansi, kondisi ini menandakan ruang fiskal yang semakin sempit.
Tekanan terbesar datang dari Dana Transfer Umum (DTU) yang turun hingga Rp306,23 miliar atau 38,26 persen. Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan paling tajam—anjlok 71,98 persen dari Rp319,6 miliar pada 2025 menjadi Rp89,53 miliar di 2026. Dana Alokasi Umum (DAU) juga menyusut 15,84 persen, dari Rp480,8 miliar menjadi Rp404,63 miliar.
Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) turun 23,41 persen, dari Rp159,27 miliar menjadi Rp121,98 miliar. DAK Fisik menjadi komponen yang paling terdampak, menyusut drastis hingga 91,38 persen—dari Rp39,44 miliar menjadi hanya Rp3,4 miliar. Bahkan Dana Insentif Daerah (DID), yang pada 2025 masih sebesar Rp6,46 miliar, dihapus total pada 2026.
Pelayanan Publik sebagai Garis Pertahanan Terakhir
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa penghematan tidak boleh mengorbankan pelayanan publik. SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan layanan darurat—tetap menjadi prioritas utama.
“Efisiensi menjadi kunci. Setiap OPD harus bekerja dengan fokus pada output dan indikator kinerja yang jelas,” ujar Lisa. Ia juga menekankan pentingnya kajian berkelanjutan untuk menggali potensi daerah secara kreatif dan inovatif, serta membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta.
Pemerintah Kota Banjarbaru, misalnya, tengah menyiapkan integrasi layanan darurat dalam satu sistem emergency call untuk mempercepat respons pelayanan publik. Inisiatif ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak selalu identik dengan stagnasi inovasi.
Menata Strategi Fiskal Daerah: Dari Bertahan ke Bertransformasi
Menghadapi tantangan 2026, Banjarbaru memerlukan strategi fiskal yang tidak sekadar defensif, tetapi transformatif. Setidaknya terdapat beberapa langkah operasional dan prioritas yang dapat diimplementasikan.
Pertama, memperkuat sinergi APBN dan APBD melalui perencanaan berbasis prioritas wilayah. Program APBD perlu diselaraskan dengan indikator program transfer pusat—DAK dan DAU—melalui forum teknis triwulanan bersama Kementerian Keuangan. Sinkronisasi ini penting agar setiap rupiah belanja daerah memiliki daya ungkit maksimal.
Kedua, mengoptimalkan kapasitas PAD tanpa menghambat kegiatan ekonomi. Reformasi administrasi penerimaan daerah menjadi kunci: basis data wajib pajak terpadu, digitalisasi pajak daerah melalui e-billing dan e-payment, serta perluasan sumber PAD berbasis layanan bernilai tambah, seperti retribusi pasar modern dan pajak parkir terintegrasi. Langkah ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Ketiga, mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dengan transaksi belanja daerah yang sepenuhnya tercatat secara elektronik, transparansi meningkat, rekonsiliasi keuangan lebih cepat, dan manajemen likuiditas menjadi lebih presisi.
Keempat, memprioritaskan belanja modal produktif dan penguatan kapasitas penyiapan proyek (shovel-ready). Di tengah belanja operasional yang dominan, pergeseran bertahap ke belanja modal produktif—jalan poros ekonomi, infrastruktur logistik, hingga fasilitas hilirisasi skala menengah—menjadi kebutuhan strategis.
Kelima, memperkuat ketahanan pangan melalui integrasi program TPID, MBG, dan dukungan logistik. Optimalisasi produksi lokal, pembangunan infrastruktur distribusi, serta penguatan peran BUMD dalam rantai pasok dapat mengurangi ketergantungan pasokan eksternal dan menekan inflasi daerah.
Keenam, memperkuat governance fiskal melalui penerapan Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) daerah. Dengan kerangka belanja jangka menengah, volatilitas belanja dapat ditekan dan ruang fiskal untuk investasi strategis lebih terjaga.
Ketujuh, mendorong hilirisasi komoditas dengan insentif fiskal terukur dan peningkatan kualitas SDM lokal. Insentif sementara bagi proyek yang menyerap tenaga kerja lokal perlu diimbangi dengan program vokasi dan business matching agar rantai nilai ekonomi daerah semakin panjang.
Kedelapan, memperkuat koordinasi antarlembaga melalui forum TPAKD, TPID, dan TP2DD. Forum ini penting untuk sinkronisasi kebijakan fiskal, perencanaan likuiditas, serta mitigasi risiko fiskal di tingkat daerah.
Penutup : Ujian Kepemimpinan, Jalan Menuju Banjarbaru Emas
Penurunan anggaran pada 2026 merupakan ujian nyata bagi kepemimpinan dan profesionalisme birokrasi Kota Banjarbaru. Namun, krisis fiskal tidak selalu bermakna kemunduran. Justru pada fase inilah kualitas tata kelola diuji: sejauh mana konsistensi politik anggaran dijaga, efisiensi berbasis kinerja benar-benar dijalankan, dan sinergi pusat–daerah mampu diperkuat secara substantif. Dengan fondasi tersebut, Banjarbaru tidak hanya berpeluang menjaga momentum pembangunan yang telah dibangun sepanjang 2025, tetapi juga meletakkan dasar pertumbuhan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Banjarbaru 2026 bukan sekadar cerita tentang penurunan angka-angka APBD. Ia adalah narasi tentang pilihan: memilih bertahan tanpa arah, atau beradaptasi dengan kecerdasan kebijakan dan keberanian reformasi. Keterbatasan fiskal, jika dikelola dengan kepemimpinan yang kuat dan birokrasi yang profesional, justru dapat menjadi katalis lahirnya tata kelola fiskal yang lebih matang, disiplin, dan berdaya tahan terhadap guncangan di masa depan.
Optimisme tersebut menemukan pijakannya pada kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby. Fokus pada pelayanan publik, penekanan pada efisiensi berbasis output dan outcome, serta dorongan kolaborasi dengan sektor swasta dan pemerintah pusat menunjukkan arah kepemimpinan yang tidak semata administratif, melainkan transformatif. Di tangan kepemimpinan seperti inilah, tekanan anggaran tidak diperlakukan sebagai beban, tetapi sebagai ruang untuk menata ulang prioritas pembangunan.
Dengan konsistensi kebijakan, keberanian berinovasi, dan dukungan birokrasi yang profesional, Banjarbaru memiliki peluang besar menjadikan 2026 sebagai titik balik. Bukan hanya untuk bertahan di tengah pengetatan fiskal nasional, tetapi untuk melompat menuju Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil dan Sejahtera)—sebuah kota yang tumbuh dengan kualitas, melayani dengan integritas, dan menatap masa depan dengan kepercayaan diri fiskal yang kokoh.(be)
Tidak ada komentar