Sirajoni Ikuti Retret Sekda se-Indonesia: Perkuat Sinergi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

BANJARBARUEMAS.COM – Pj. Sekda Banjarbaru Sirajoni, mengikuti Retret Sekda se-Indonesia yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.

Kegiatan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjadi ajang strategis untuk meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi para Sekda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, membuka kegiatan sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diikuti oleh 1.104 peserta dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekda se-Indonesia.

Salah satu isu penting yang dibahas Tito adalah kestabilan harga pangan, terutama komoditas telur ayam ras dan cabai merah. Tito menjelaskan, kenaikan harga telur yang sempat terjadi beberapa pekan terakhir berkaitan dengan peningkatan permintaan akibat program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Yang agak trennya sedikit naik adalah harga telur ayam ras. Untuk daging ayam relatif stabil. Kita duga karena adanya demand dari program MBG. Artinya positif, tinggal menambah suplai saja,” ujar Tito dalam arahannya, Senin (27/10/2025).

Tito juga menyoroti pentingnya gerakan tanam cabai mandiri serta kerja sama antar daerah dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga. “Daerah yang surplus cabai bisa menyuplai ke daerah lain yang kekurangan. Dengan begitu, roda ekonomi berputar dan inflasi lebih terkendali,” imbuhnya.

Selain inflasi, Tito juga menekankan evaluasi pendapatan dan belanja daerah, serta efisiensi anggaran untuk menghadapi tantangan fiskal tahun depan.

Retret yang berlangsung selama empat hari ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas kementerian, mulai dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi tentang Kebijakan Keuangan Negara serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Nasional, dengan subpokok bahasan mengenai pertumbuhan ekonomi daerah.

Hari kedua diisi pembahasan mengenai Kebijakan Fiskal dan Pengendalian PPPK, termasuk kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), serta alokasi dan pelaksanaan program Kementerian/Lembaga di daerah tahun anggaran 2026.

Materi berikutnya dari Kementerian Kesehatan menyoroti isu pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus TBC, hingga pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah. Sementara itu, Kementerian Pendidikan memaparkan arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah, termasuk pengembangan Sekolah Rakyat dan sekolah unggulan daerah.

Memasuki hari ketiga, topik yang diangkat mencakup penyediaan 3 juta rumah, penguatan koperasi merah putih, kebijakan lingkungan hidup dan persampahan, hingga investigasi Waste to Energy sebagai solusi inovatif pengelolaan sampah perkotaan. Materi juga menyinggung ekonomi biru, pertambangan, dan hilirisasi di daerah.

Adapun pada hari keempat atau hari terakhir, peserta difokuskan pada kebijakan pangan nasional, pembangunan inpres dan banpres, serta sinkronisasi program prioritas nasional di daerah. Isu strategis lain yang dibahas antara lain alokasi iuran BPJS Kesehatan daerah, jaminan produk halal, program Makan Bergizi Gratis, dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Pj. Sekda Banjarbaru, Sirajoni, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

“Retret ini bukan hanya ajang berbagi pengalaman, tetapi juga momentum untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-Sekda. Dengan sinergi yang baik, kebijakan pusat bisa lebih cepat diimplementasikan di daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak materi yang relevan dengan kondisi Banjarbaru, terutama dalam hal penguatan fiskal daerah, pengendalian inflasi, dan pengelolaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan pengelolaan sampah menuju kota hijau.

“Banjarbaru harus adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan perspektif baru untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutur Sirajoni.

Partisipasi Banjarbaru dalam kegiatan berskala nasional ini menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menjaga ritme sinergi dengan pemerintah pusat. Sejalan dengan visi Banjarbaru Emas, pemerintah kota berupaya memperkuat tata kelola birokrasi yang efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Melalui pembelajaran di forum nasional seperti Retret Sekda ini, Banjarbaru diharapkan mampu memperkuat perencanaan daerah berbasis data, meningkatkan efektivitas anggaran, serta menyiapkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan warga.(be)