BANJARBARUEMAS.COM – Pada awalnya, tak banyak yang membayangkan bahwa seorang birokrat tulen akan memimpin sebuah gerakan sosial besar yang selama puluhan tahun bertumpu pada kerja kader perempuan dan pemberdayaan keluarga. Namun perjalanan H. Riandy Hidayat membuktikan bahwa latar belakang administrasi pemerintahan justru dapat menjadi energi baru bagi organisasi yang identik dengan figur ibu-ibu. Ketika ia dilantik sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Banjarbaru periode 2025–2030 pada 21 Juni 2025, publik tidak hanya menyaksikan sesuatu yang tidak biasa—tetapi juga sebuah sejarah baru. Riandy menjadi ketua PKK laki-laki pertama di Kalimantan Selatan, dan salah satu dari sangat sedikit pria di Indonesia yang dipercaya memimpin organisasi ini.
Penunjukan ini membuka ruang baru bagi penguatan peran pria dalam gerakan keluarga: mengubah paradigma lama bahwa PKK hanya urusan perempuan, serta memberi peluang bagi kaum bapak untuk terlibat dalam isu ketahanan pangan, kesehatan keluarga, hingga pemberdayaan ekonomi. Kepemimpinan laki-laki juga memperluas jangkauan kolaborasi—membuka pintu sinergi dengan tokoh masyarakat, jaringan instansi, dan sektor-sektor yang selama ini didominasi laki-laki. Lebih dari itu, kehadiran Riandy menerobos stereotip dan menjadi contoh nyata kesetaraan peran: bahwa kerja-kerja sosial, pengasuhan, dan pembangunan keluarga adalah tanggung jawab bersama, bukan semata tugas ibu. Bagi Riandy, semua ini bukan tentang gender; ini tentang tanggung jawab, tata kelola, dan komitmen membangun keluarga Banjarbaru dari akar paling dalamnya.
Riandy lahir dan tumbuh dalam kultur kerja yang menuntut ketelitian: setiap keputusan harus berbasis data, setiap langkah harus terukur, setiap program harus punya indikator. Pengalamannya selama bertahun-tahun dalam birokrasi, terutama saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (Kabid PPD) Bapenda Provinsi Kalimantan Selatan, membentuknya menjadi sosok yang akrab dengan dunia angka, target, supervisi, dan akuntabilitas publik. Ia terbiasa mengelola kinerja berbasis realisasi pendapatan, memastikan kepatuhan prosedural, serta menavigasi koordinasi lintas instansi. Semua itu menjadi fondasi kuat ketika sejarah memanggilnya untuk memimpin TP PKK—sebuah organisasi yang bekerja dengan jaringan ribuan kader dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT.
Sebagai birokrat, ia memahami bahwa gerakan sebesar PKK tidak cukup hanya mengandalkan semangat kader; ia membutuhkan penataan sistem, penguatan administrasi, dan manajemen kinerja yang rapi. Pada minggu-minggu awal, tiga prinsip ini menjadi pegangan. Riandy langsung menyusun ulang pola koordinasi kecamatan–kelurahan, memperkuat standar administrasi kader, hingga mempercepat laporan kegiatan melalui sistem yang lebih digital dan terstruktur. Pengalaman teknokratisnya di Bapenda membuatnya peka pada pentingnya data dan pelaporan, sehingga ia membawa disiplin itu ke tubuh PKK. Ia ingin membuktikan bahwa gerakan keluarga bisa bergerak cepat, modern, namun tetap menjaga kedekatan sosial dengan warga yang menjadi akar PKK.
Dalam waktu yang relatif singkat—hanya 162 hari setelah pelantikannya—gaya kerja Riandy mulai membentuk ritme baru di tubuh PKK Banjarbaru. Dampaknya terasa, terlihat, dan terukur. Pada Puncak HKG PKK Ke-53 Tahun 2025, Banjarbaru mencatat lonjakan capaian yang jarang terjadi secara bersamaan: Juara 1 ASMAN TOGA melalui Kelurahan Syamsudin Noor, Juara 2 Tertib Administrasi PKK melalui Kelurahan Landasan Ulin Barat, dan Juara 2 UP2K-PKK oleh Loktabat Utara. Sementara di ruang lain, seorang kader kelurahan menerima penghargaan nasional “Adhi Bhakti Utama” dan “Pin Emas”—pengakuan prestisius yang hanya diberikan kepada kader yang dianggap memiliki pengabdian luar biasa. Prestasi itu bukan muncul dari ruang hampa. Riandy menanamkan pola kerja yang ia sebut sebagai “birokrasi bergerak”: administrasi yang rapi, supervisi berlapis tanpa menghambat kreativitas kader, serta jalur komunikasi yang dipangkas agar keputusan bisa dibuat dengan cepat namun tetap akuntabel.
Di tengah capaian itu, Riandy memperluas peran PKK dengan membuka secara resmi Gerakan Aktifkan Posyandu Kota Banjarbaru Tahun 2025—sebuah langkah strategis yang menegaskan kembali posisi Posyandu sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat. Di hadapan para pejabat, kader PKK, dan pengelola Posyandu, ia menegaskan bahwa kesehatan keluarga dimulai dari struktur paling dasar. Namun ia tak menutup mata terhadap persoalan yang masih mengemuka: partisipasi masyarakat yang menurun, keterbatasan kader, hingga fasilitas Posyandu yang belum merata. “Kita tidak bisa membiarkan Posyandu berjalan dengan pola lama,” ujarnya, mengajak seluruh sektor untuk bergerak serempak.
Momentum kerja itu kemudian mengalir ke penguatan kapasitas kader. Dalam Pertemuan Advokasi, Koordinasi, dan Bimtek bagi Tim Pembina Posyandu, Puskesmas, Camat, dan TP PKK, Riandy mendorong sinergi lintas sektor sebagai kunci peningkatan mutu layanan. Ia memahami bahwa perbaikan Posyandu tidak cukup dengan semangat; ia memerlukan koordinasi yang solid dan sistem yang bisa dipertanggungjawabkan. Antusiasme serupa juga tampak saat ia mewisuda 40 peserta Sekolah Pemberdayaan Perempuan—program life skill Massage dan Bekam yang dirancang sebagai investasi masa depan keluarga. “Ini bukan sekadar pelatihan, ini adalah jalan menuju kemandirian,” tegasnya. Para perempuan yang lulus kini memiliki modal untuk bekerja secara profesional, membuka praktik mandiri, atau memulai usaha rumahan. Dengan cara inilah, Riandy menghubungkan kesehatan, ekonomi keluarga, hingga pemberdayaan perempuan dalam satu ekosistem gerakan. Banjarbaru bukan hanya bergerak; ia sedang naik kelas.
Langkah Riandy berlanjut pada RAKERDA dan Puncak HKG PKK Kota Banjarbaru, 29 November 2025. Di sini, ia menunjukkan bahwa PKK tidak bisa berdiri sendiri. Di hadapan seluruh camat, lurah, dan kader, ia menyatakan bahwa tugas PKK adalah tugas pembangunan keluarga—tugas yang membutuhkan jejaring kuat.
Dua langkah strategis kemudian lahir:
Salah satu jejak paling penting dalam masa kepemimpinan H. Riandy Hidayat adalah keberaniannya memperluas peran PKK hingga ke isu-isu strategis yang selama ini jarang disentuh. Itu tampak ketika TP PKK Kota Banjarbaru menandatangani komitmen bersama dengan BNN Kota Banjarbaru—kolaborasi yang menempatkan keluarga sebagai benteng pertama dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba. Pada momentum ini, birokrasi bekerja mendorong sistem dan prosedur, sementara PKK hadir menggerakkan sisi emosional dan sosial masyarakat. Keduanya berpadu menjadi kekuatan baru: struktur yang rapi bertemu jejaring kader yang menyentuh langsung dapur-dapur keluarga. Ini bukan sekadar kerja sama, tetapi langkah maju untuk menjadikan PKK sebagai garda terdepan pencegahan narkoba berbasis keluarga, sebuah pendekatan yang jarang dilakukan oleh daerah lain.
Langkah strategis berikutnya adalah kemitraan dengan Universitas Achmad Yani Banjarmasin dan Universitas Borneo Lestari. Kerja sama ini menjadi salah satu lompatan paling signifikan dalam sejarah PKK Banjarbaru. Untuk pertama kalinya, organisasi ini menempatkan riset, kajian akademik, dan analisis sosial-ekonomi sebagai dasar perencanaan program. Kampus menghadirkan data tentang kesejahteraan keluarga, potensi wirausaha rumahan, hingga pemetaan permasalahan sosial. PKK tidak lagi hanya menjadi pelaksana program nasional; ia kini merancang “kebijakan kecil” yang berbasis bukti, terukur, dan kontekstual dengan kebutuhan warga Banjarbaru. Dengan dukungan akademisi, program PKK memiliki arah yang lebih ilmiah, akuntabel, dan berjangka panjang.
Di balik seluruh terobosan itu, tampak gaya kepemimpinan Riandy yang khas: sistematis, tegas, namun tetap memberi ruang bagi kreativitas kader. Struktur ia tegakkan, bukan untuk membatasi, melainkan untuk memastikan setiap kader memiliki arah yang jelas. Pembagian tugas ia pertegas agar gerakan ini tidak bergantung pada figur tertentu. Evaluasi kinerja diberlakukan dengan ritme berkala, bukan untuk menilai semata, tetapi untuk memelihara kualitas. Di saat yang sama, ia mendorong setiap kader berinovasi—selama inovasi itu berbasis kebutuhan warga dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang membuat kepemimpinannya menonjol adalah kemampuannya mempertemukan dua dunia yang sering dianggap bertolak belakang: birokrasi yang kaku dan PKK yang cair. Dari forum resmi hingga kunjungan lapangan, ia menjaga agar sistem tetap berjalan, tetapi kreativitas sosial tetap hidup. “PKK adalah gerakan, tetapi setiap gerakan butuh arah,” ucapnya dalam satu sesi pengarahan—kalimat yang kemudian menjadi napas dari cara kerjanya. Di tangan Riandy, PKK Banjarbaru bergerak bukan hanya dengan semangat, tetapi juga dengan perencanaan yang matang dan pijakan ilmiah yang kuat.
Dan pada akhirnya, perjalanan Riandy bukan sekadar kisah seorang pria yang memimpin organisasi pengerak keluarga. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah gerakan sosial menemukan energi baru ketika ditata dengan manajemen yang visioner dan rasa kemanusiaan yang dalam. Di tangan Riandy, PKK tidak hanya berjalan—ia menata ulang ritme gerak keluarga di Banjarbaru: lebih rapi, lebih ilmiah, lebih kolaboratif, dan jauh lebih berdampak bagi kehidupan warganya.
Di bawah kepemimpinannya, PKK sedang bertumbuh. PKK sedang berubah. Banjarbaru sedang membuka babak baru dalam sejarah gerakan keluarga Indonesia—babak yang lebih relevan dengan tantangan zaman dan lebih kuat dalam merawat masa depan.
Selamat memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tahun 2025 tingkat Kota Banjarbaru. Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita, Menuju Indonesia Emas. Semoga semangat perubahan ini terus mengalir, menguat, dan menghidupkan harapan bagi seluruh keluarga Banjarbaru.(be)
