Kelurahan Syamsudin Noor Perkuat Sinergi Tekan Angka ATS dan APS di Banjarbaru

Kelurahan Syamsudin Noor Perkuat Sinergi Tekan Angka ATS dan APS di Banjarbaru

BANJARBARUEMAS.COM — Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, menggelar sosialisasi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), Sabtu (23/5/2026), sebagai langkah memperkuat kolaborasi masyarakat dalam menekan angka putus sekolah di lingkungan warga.

Kegiatan tersebut dihadiri Lurah Syamsudin Noor Fitria Khairani. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang diwakili Kasi Kelembagaan dan Pendidikan Masyarakat Alfian, Kepala PKBM Angkasa Achmad Basuni, para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Lurah Syamsudin Noor, Fitria Khairani, menegaskan persoalan ATS dan APS tidak bisa dipandang sebagai masalah biasa karena menyangkut masa depan generasi muda Banjarbaru. Menurutnya, diperlukan gerak cepat dan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk menekan angka putus sekolah yang saat ini masih cukup tinggi.

“Untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), diperlukan penanganan khusus. Saat ini jumlah ATS dan APS di Banjarbaru mencapai lebih dari 2.300 anak. Karena itu, dalam mendukung program prioritas Wali Kota Banjarbaru, Kelurahan Syamsudin Noor perlu bergerak cepat,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah kelurahan juga telah meminta seluruh RT dan RW aktif mendata anak-anak yang tidak lagi bersekolah agar segera mendapat penanganan dan akses pendidikan lanjutan melalui jalur nonformal.

“Pemerintah Kota melalui Kelurahan Syamsudin Noor sangat serius terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah. Karena itu kami meminta seluruh RT dan RW menyampaikan data Anak Putus Sekolah di lingkungan masing-masing sehingga dapat diusulkan mengikuti program PKBM yang tersedia,” katanya.

Sementara itu, Alfian, menyampaikan sesuai arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Abdul Basid, pemerintah terus memperkuat layanan pendidikan formal maupun nonformal melalui program pendidikan kesetaraan.

“Anak putus sekolah bukan sekadar angka statistik. Di balik itu ada masa depan yang terancam. Karena itu layanan pendidikan harus hadir lebih fleksibel, adaptif, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat kelurahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini Kota Banjarbaru memiliki satu SKB Negeri dan tujuh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) swasta yang tersebar di lima kecamatan guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Dalam diskusi, peserta juga menyoroti sejumlah faktor penyebab ATS dan APS, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, hingga pengaruh lingkungan dan penggunaan teknologi yang tidak terkendali.

“Pendidikan kesetaraan melalui PKBM menjadi solusi agar anak-anak yang sempat putus sekolah tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Karena itu kami berharap masyarakat tidak ragu melaporkan dan mengajak anak-anak ATS maupun APS untuk kembali belajar,” tutup Alfian.(be)