Catatan Perjalanan Komite Ekonomi Kreatif Banjarbaru (Bagian II)
BANJARARUEMAS.COM – Selepas pertemuan di Indonesia Creative Cities Network (ICCN), Jakarta belum selesai bercerita. Di ICCN, rombongan KEK Banjarbaru sebenarnya ingin berlama-lama, masih banyak informasi, praktik baik, dan jejaring yang ingin digali. Namun, jadwal di Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sudah menunggu, dan terlambat sedikit berarti kehilangan kesempatan penting. Siang itu, Kamis, 5 Februari 2026, rombongan bergerak cepat, bergegas menembus lalu lintas ibu kota yang padat. Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby tetap memimpin langkah, disertai Ketua KEK Banjarbaru H. Riandy Hidayat yang memastikan seluruh delegasi bergerak terkoordinasi. Kehadiran mereka bentuk penegasan politik dukungan pemerintah kota. Langkah rombongan terasa lebih mantap, karena di sinilah gagasan kota, yang baru saja tersambung dengan jejaring nasional, akan berhadapan langsung dengan kebijakan negara, menegaskan bahwa ekonomi kreatif Banjarbaru tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya. Pertemuan berlangsung tertutup, namun suasananya tidak kaku. Yang hadir bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga satu entitas yang kini semakin diperhitungkan: komite ekonomi kreatif sebagai representasi komunitas dan pelaku kreatif.
Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Banjarbaru mendampingi Komite Ekonomi Kreatif (KEK) secara aktif. Ia membuka narasi langsung kepada Menteri Ekonomi Kreatif, menyampaikan bahwa Banjarbaru siap menapaki arah baru sebagai kota kreatif. Langkah strategis ini diyakini akan membuka potensi investasi dan peluang pengembangan ekonomi kreatif, menciptakan ruang bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Wali Kota menegaskan: pemerintah kota berdiri di belakang gerakan kreatif warganya sekaligus memimpin visi dan arah pembangunan ekonomi kreatif Banjarbaru.
Banjarbaru sedang berada dalam masa transisi, dari pembangunan yang berorientasi fisik menuju pembangunan yang menumbuhkan manusia, kreativitas, dan nilai tambah. Kota ini tidak dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, tetapi memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Modal itu terlihat dari daya cipta warganya, mulai dari dapur-dapur kuliner rumahan, bengkel kriya, hingga geliat fesyen lokal yang tumbuh dari identitas dan selera generasi muda.
Pemerintah daerah hadir bukan untuk mengambil alih kreativitas warga, tetapi menyediakan kebijakan yang melindungi, memperkuat, dan membuka akses. Dukungan regulasi, pendampingan berkelanjutan, serta jejaring nasional menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku kreatif lokal tidak berhenti di skala mikro.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut pendekatan tersebut dengan optimisme. Ia menyebut bahwa tantangan ekonomi Indonesia ke depan tidak lagi dapat dijawab hanya dengan mengandalkan sumber daya alam. Kreativitas, inovasi, dan teknologi menjadi kunci.
Pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Ia terhubung langsung dengan arah kebijakan nasional, mulai dari Asta Cita hingga Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional 2026–2045 dan RPJMN 2025–2029. Dalam dokumen-dokumen tersebut, ekonomi kreatif ditempatkan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi, sekaligus sarana pemerataan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Indonesia hari ini memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif, yang merepresentasikan spektrum luas dari teknologi digital hingga budaya. Namun negara juga menetapkan 7 subsektor prioritas, terutama yang berbasis teknologi maju seperti kecerdasan buatan, blockchain, Internet of Things, Web3, big data, dan keamanan siber. Sub-sektor ini dipandang memiliki daya ungkit tinggi terhadap produktivitas dan daya saing global.
Di tengah arus besar teknologi, Banjarbaru mengambil posisi yang khas. Ketua Umum KEK Banjarbaru H. Riandy Hidayat menegaskan bahwa kota ini tidak hendak mengejar semua subsektor sekaligus. Banjarbaru memilih membangun kekuatan dari budaya sebagai fondasi, lalu bertumbuh secara adaptif terhadap teknologi.
Kuliner, kriya, dan fesyen diposisikan sebagai simpul utama, subsektor yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga merawat identitas. Pendekatan ini sejalan dengan logika rantai nilai ekonomi kreatif: dari proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi.
Audiensi di Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi titik penting dalam perjalanan KEK Banjarbaru. Dari jejaring antarkota di ICCN, Banjarbaru kini masuk ke ruang kebijakan nasional dengan posisi yang lebih percaya diri. Kota ini tidak datang sebagai penonton, melainkan sebagai mitra dialog.
Perjalanan ini juga memperlihatkan pergeseran peran KEK Banjarbaru. Ia tidak lagi sekadar wadah komunitas, tetapi telah menjadi penghubung antara negara dan warga, antara kebijakan dan praktik di lapangan.
Sore itu, ketika rombongan meninggalkan gedung kementerian, Jakarta kembali riuh seperti biasa. Namun bagi Banjarbaru, satu kepastian telah menguat: pembangunan ekonomi kreatif bukan jalan pintas, melainkan perjalanan panjang yang harus ditapaki dengan arah yang jelas.
Dan perjalanan itu, pelan tapi pasti, dimulai dari Banjarbaru, kota yang berjarak lebih dari 1.500 kilometer dari jantung ibu kota. Dari sana, gagasan, budaya, dan kreativitas warganya menembus jarak dan waktu, menantang batas, dan bertemu dengan kebijakan negara. Perjalanan ini adalah simbol tekad: Banjarbaru hadir, mengklaim ruangnya, dan menegaskan diri sebagai kota kreatif yang lahir dari keberanian, inovasi, dan semangat warganya, siap memberi warna baru bagi peta ekonomi kreatif nasional.(be)
Pos terkait
Trending Artikel
Artikel Terbaru
Tidak ada komentar