Kepemimpinan yang Memberi Arah: Banjarbaru 2026 di Tangan Hj. Erna Lisa Halaby
BANJARBARUEMAS.COM – Tahun 2026 bukanlah tahun biasa bagi Kota Banjarbaru. Tahun ini menandai dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru 2026–2029, sebuah fase awal yang sangat menentukan apakah visi besar pembangunan daerah benar-benar bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan nyata, atau sekadar berhenti sebagai dokumen kebijakan. Seluruh target RPJMD dirancang untuk dicapai pada tahun 2029, dan kunci pencapaiannya terletak pada ketepatan serta konsistensi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai pijakan awal.
RPJMD Kota Banjarbaru 2025–2029 mengusung visi “Banjarbaru Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera”. Visi ini tidak lahir sebagai rangkaian diksi normatif, melainkan memuat arah yang jelas. Elok dimaknai sebagai kota yang estetik, nyaman, aman, dan sehat; Maju diterjemahkan melalui sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, inovatif, dan berakhlak mulia; Adil menegaskan komitmen pada tata kelola pemerintahan yang berkeadilan; sementara Sejahtera menjadi tujuan akhir berupa kehidupan masyarakat yang layak dan bermartabat.
Empat misi pembangunan yang menyertainya, pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif, serta transformasi ekonomi yang menyejahterakan, menjadi peta jalan kebijakan Kota Banjarbaru. Visi dan misi tersebut kemudian diterjemahkan secara konkret dalam penetapan prioritas RKPD 2026.
Dalam konteks inilah kepemimpinan menjadi faktor penentu. Dokumen perencanaan boleh lengkap dan indikator boleh ambisius, namun tanpa kepemimpinan yang mampu memberi arah dan menjaga konsistensi, seluruh prioritas berisiko tereduksi hanya menjadi “rutinitas”. Di titik ini, kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menemukan relevansinya, sebagai penentu arah, pengikat visi, dan penggerak awal pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 secara nasional mengusung agenda “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”. Sejalan dengan itu, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 ditetapkan pada “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah dalam Mendukung Pusat Distribusi Regional”. Dua kerangka besar ini menjadi konteks strategis bagi Kota Banjarbaru dalam merumuskan arah pembangunannya sebagai ibukota provinsi.
Dalam bingkai tersebut, tema pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2026—“Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Kerangka Pemantapan Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan”—tidak hadir sebagai pengulangan narasi pusat dan provinsi, melainkan sebagai penajaman posisi. Banjarbaru diproyeksikan sebagai etalase kemajuan Kalimantan Selatan, pusat layanan publik yang andal, sekaligus simpul baru pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, empat prioritas pembangunan daerah dirangkai secara sistematis dan saling menopang. Prioritas tersebut dirancang bukan hanya untuk memenuhi kewajiban perencanaan, tetapi untuk menjawab tantangan riil Banjarbaru sebagai ibukota provinsi yang terus bertumbuh, baik dari sisi kualitas manusia, daya saing ekonomi, infrastruktur perkotaan, maupun tata kelola pemerintahan. Inilah penanda kepemimpinan yang memahami bahwa sinergi lintas level pemerintahan harus diterjemahkan menjadi kebijakan lokal yang tajam, kontekstual, dan berdampak nyata bagi warga.
Keberanian Menempatkan SDM sebagai Agenda Utama
Pilihan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas pertama menunjukkan karakter kepemimpinan yang berorientasi jangka panjang. Di tengah godaan pembangunan infarstruktur yang cepat terlihat, Erna Lisa Halaby justru menempatkan pendidikan, kesehatan, penurunan stunting, dan keluarga berkualitas sebagai fondasi daya saing.
Ini bukan pilihan populer, tetapi pilihan strategis. Kualitas tenaga pendidik, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, hingga penguatan masyarakat inklusif adalah investasi yang hasilnya tidak instan, tetapi menentukan wajah Banjarbaru satu dekade ke depan. Target IPM Banjarbaru 2026 yang dipatok di kisaran 82,17–82,87, jauh melampaui rata-rata provinsi, menjadi cerminan optimisme yang berbasis kapasitas.
Di tangan Erna Lisa Halaby, pembangunan manusia merupakan sebuah ekosistem: keluarga, sekolah, komunitas, dan teknologi saling terhubung dalam satu kerangka kebijakan.
Ekonomi yang Tumbuh Tanpa Meninggalkan
Prioritas kedua — pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing—memperlihatkan kepekaan kepemimpinan terhadap dinamika sosial. Banjarbaru diarahkan untuk tumbuh, tetapi tidak dengan mengorbankan kelompok rentan. UMKM, IKM, ekonomi kreatif, hingga penguatan tenaga kerja lokal menjadi tulang punggung strategi ekonomi daerah.
Di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian global, fokus pada pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan PAD serta investasi menunjukkan kepemimpinan yang adaptif. Target laju pertumbuhan ekonomi 6,8–7,5 persen—lebih tinggi dari target Provinsi Kalimantan Selatan—bukan sekadar angka optimistis, melainkan refleksi keyakinan bahwa Banjarbaru memiliki modal sosial, geografis, dan institusional untuk tumbuh lebih cepat.
Yang patut dicatat, agenda pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses disabilitas ditempatkan sejajar dengan agenda investasi. Ini menandakan bahwa di bawah kepemimpinan Erna Lisa Halaby, pertumbuhan ekonomi tidak dipisahkan dari keadilan sosial.
Infrastruktur yang Berwawasan Masa Depan
Sebagai ibukota provinsi, Banjarbaru tidak hanya membangun untuk hari ini. Prioritas pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan memperlihatkan visi kota masa depan yang rapi, hijau, dan manusiawi.
Peningkatan konektivitas antarwilayah, ruang terbuka hijau, penataan kawasan kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pengelolaan persampahan dan limbah dirancang sebagai satu kesatuan. Kepemimpinan Erna Lisa Halaby tampak ingin memastikan bahwa pembangunan fisik tidak menciptakan beban ekologis baru.
Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan penurunan intensitas gas rumah kaca menegaskan bahwa Banjarbaru diarahkan menjadi kota yang berkelanjutan, sebuah pendekatan yang semakin relevan di tengah krisis iklim global.
Tata Kelola sebagai Warisan Kepemimpinan
Mungkin di sinilah jejak kepemimpinan Erna Lisa Halaby paling terasa: pada upaya serius membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan berintegritas. Reformasi birokrasi, pelayanan publik berbasis teknologi informasi, inovasi terintegrasi, hingga penguatan keamanan digital adalah agenda prioritas.
Target Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai A menunjukkan komitmen kuat pada pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dalam konteks ini, Banjarbaru ingin dikenal sebagai kota yang dipercaya.
Menjaga Konsistensi di Tengah Ekspektasi Tinggi
Jika target Banjarbaru 2026 disandingkan dengan target provinsi, hampir seluruh indikator menunjukkan capaian yang lebih tinggi. Ini mencerminkan keberanian dan kepercayaan diri kepemimpinan Erna Lisa Halaby. Namun, justru di situlah tantangan terbesar: menjaga konsistensi implementasi.
Tahun 2026 menjadi ujian penting apakah Banjarbaru mampu membuktikan bahwa kepemimpinan visioner dapat diterjemahkan menjadi hasil nyata. Sejauh ini, arah kebijakan menunjukkan bahwa Banjarbaru tidak berjalan tanpa kompas.
Di bawah kepemimpinan Hj. Erna Lisa Halaby, Banjarbaru sedang ditata bukan hanya sebagai ibukota provinsi, tetapi sebagai kota yang layak dibanggakan—oleh warganya sendiri, dan oleh Kalimantan Selatan secara keseluruhan.(be)
Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2026
Pos terkait
Trending Artikel
Artikel Terbaru
Tidak ada komentar