Wali Kota Lisa Membangun dengan Hati, Jalan Banjarbaru Tetap Jadi Prioritas di Tengah Efisiensi
Prioritas Tepat Sasaran di Era Kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby
BANJARBARUEMAS.COM — Di saat banyak pemerintah daerah melakukan penyesuaian akibat keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Banjarbaru justru memilih jalur yang tidak mudah: tetap menjaga ritme pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby, strategi efisiensi tidak diterjemahkan sebagai pengurangan layanan, melainkan penajaman prioritas.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru memperlihatkan tren perbaikan yang konsisten. Jika pada awal 2024 kondisi jalan rusak (gabungan rusak ringan dan rusak berat) masih berada di angka 32,4 persen, maka hasil survei akhir 2025 menunjukkan penurunan menjadi 31,62 persen pada awal 2026. Sebaliknya, kondisi jalan mantap (baik dan sedang) meningkat menjadi 68,38 persen.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banjarbaru, Adi Maulana, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil intervensi kebijakan yang terarah.
“Perbaikan ini bukan hanya dari pembangunan baru, tetapi dari kombinasi peningkatan jalan dan pemeliharaan berkelanjutan. Ruas jalan yang sudah baik dijaga agar tidak turun kelas,” ujarnya.
Peningkatan paling terasa terjadi pada kategori jalan baik. Panjang jalan berkategori baik bertambah dari 741,391 kilometer pada awal 2025 menjadi 758,206 kilometer di awal 2026.
Artinya, ada kenaikan sepanjang 16,815 kilometer atau sekitar 1,3 persen dalam satu tahun. Di saat yang sama, jalan rusak ringan berhasil ditekan cukup signifikan, menandakan efektivitas penanganan dini sebelum kerusakan menjadi lebih berat.
Namun, di balik capaian itu, tantangan masih membayangi. Data menunjukkan peningkatan pada kategori rusak berat, yang menuntut intervensi lebih besar dan biaya lebih tinggi. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pekerjaan infrastruktur jalan adalah proses berkelanjutan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu siklus anggaran.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru tetap mengalokasikan anggaran yang substansial. Pada 2026, total anggaran penanganan infrastruktur jalan mencapai Rp48,49 miliar. Rinciannya menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang: pemeliharaan rutin sebesar Rp4,95 miliar, peningkatan jalan Rp20,90 miliar, perbaikan jalan rusak Rp15,76 miliar, serta pembangunan jalan dan jembatan Rp6,87 miliar.
Angka ini mencerminkan satu hal: efisiensi tidak menghilangkan komitmen terhadap pelayanan publik. Justru sebaliknya, anggaran diarahkan lebih selektif. Program yang diprioritaskan adalah yang memiliki dampak langsung terhadap mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Strateginya adalah memfokuskan pada program prioritas daerah dan usulan masyarakat melalui Musrenbang. Jadi yang ditangani benar-benar yang dibutuhkan warga,” kata Adi.
Kebijakan ini sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera) yang menempatkan prinsip keadilan sebagai dasar pembangunan. Artinya, perbaikan jalan tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi juga menyasar wilayah-wilayah lain secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Meski demikian, persoalan klasik masih ditemui, terutama pada jalan lingkungan di kawasan perumahan. Banyak ruas jalan yang dikeluhkan warga belum bisa ditangani karena statusnya belum “clean and clear” sebagai aset pemerintah kota. Jalan tersebut masih menjadi tanggung jawab pengembang atau belum tercatat dalam Surat Keputusan Jalan Kota.
“Ini sering menjadi kendala di lapangan. Selain keterbatasan anggaran, status jalan juga menentukan apakah bisa langsung ditangani atau tidak,” ujar Adi.
Ke depan, Pemerintah Kota Banjarbaru memasang target realistis namun menantang: pada akhir 2029, kondisi jalan kategori baik diharapkan mendominasi, melampaui 70 persen dari total panjang jalan kota yang mencapai 1.301 kilometer. Target ini merupakan indikator kualitas layanan publik yang lebih merata.
Upaya tersebut juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Selain menggunakan jalan sesuai fungsi dan kelasnya, warga diharapkan turut mendukung pengembangan infrastruktur, baik melalui partisipasi dalam perencanaan maupun mendorong pengembang memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas jalan yang layak.
Dalam konteks yang lebih luas, Banjarbaru sedang menunjukkan satu pendekatan yang relevan di tengah tekanan fiskal: bahwa pembangunan tidak harus berhenti saat anggaran terbatas. Dengan perencanaan yang tajam, keberpihakan pada kebutuhan dasar, dan konsistensi kebijakan, infrastruktur tetap bisa bergerak maju.
Di tangan kepemimpinan yang menempatkan prioritas secara tepat, efisiensi bukanlah hambatan, melainkan cara untuk memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat. (be)
Pos terkait
Trending Artikel
Artikel Terbaru
Tidak ada komentar