Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

waktu baca 2 menit
Jumat, 13 Feb 2026 02:57 325 Banjarbaru Emas 2

BANJARBARUEMAS.COM — Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Kamis (12/2/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom itu terpusat di Auditorium Bima, BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kota Denpasar. Entry meeting tersebut merupakan bagian dari tahapan awal pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI.

Selain diikuti jajaran kepala daerah, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk yang memberikan sambutan sekaligus penegasan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah pemeriksaan Ditjen PKN VI turut hadir sebagai entitas yang akan menjalani proses audit atas laporan keuangan masing-masing.

Entry meeting menjadi forum awal untuk menyamakan persepsi antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa terkait ruang lingkup, metodologi, jadwal, serta mekanisme pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Pada tahap ini, koordinasi awal dinilai krusial guna memastikan kelancaran penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Wali Kota Erna Lisa Halaby menyatakan, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis dalam memastikan pemeriksaan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

“Melalui entry meeting ini, kami berharap proses pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Menurut Lisa, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Sinergi serta keterbukaan antara pemerintah daerah dan BPK, kata dia, merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Kami berkomitmen menjaga sinergi dan keterbukaan agar tata kelola keuangan semakin baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, melalui proses pemeriksaan yang komprehensif dan profesional, kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru diharapkan semakin meningkat. Pemerintah kota juga bertekad mempertahankan capaian yang telah diraih, sekaligus terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Lebih jauh, Lisa menilai rekomendasi hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi pijakan penting dalam perbaikan sistem dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Setiap rekomendasi adalah ruang pembelajaran untuk terus berbenah. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Banjarbaru,” katanya.

Dengan dimulainya tahapan pemeriksaan melalui entry meeting ini, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan kesiapan dalam mendukung seluruh proses audit secara profesional dan kooperatif, demi menjaga integritas pengelolaan keuangan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(be)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA