Kecamatan Landasan Ulin Sosialisasikan PKH, Sekolah Rakyat, dan Pelayanan Digital untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

waktu baca 5 menit
Selasa, 23 Jun 2026 04:21 364 Banjarbaru Emas 2

BANJARBARUEMAS.COM – Pemerintah Kecamatan Landasan Ulin terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat bertema “MELAJU Bersama: Meningkatkan Akses Pendidikan, Kesejahteraan Keluarga, dan Pelayanan Digital bagi Masyarakat” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Landasan Ulin, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memperluas pemahaman terhadap berbagai program strategis yang berdampak langsung pada kehidupan warga, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Sekolah Rakyat, serta digitalisasi pelayanan administrasi melalui Aplikasi SIMPEL.

Sosialisasi dihadiri Camat Landasan Ulin Dinny Wahyuni, para lurah se-Kecamatan Landasan Ulin, pendamping sosial, kader PKK, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta perwakilan masyarakat. Narasumber yang hadir yakni Pendamping PKH Kementerian Sosial Ratih Kusuma Putri, perwakilan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 20 Banjarbaru Pipitniaty, dan Sekretaris Kecamatan Landasan Ulin Luki Dwi Janarko.

Dalam sambutannya, Camat Landasan Ulin Dinny Wahyuni menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, perlindungan sosial, pelayanan publik yang berkualitas, serta kemampuan masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Tema MELAJU Bersama mengandung makna bahwa kemajuan pembangunan diukur dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terbukanya akses pendidikan, terwujudnya kesejahteraan keluarga, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik,” ujar Dinny.

Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan generasi penerus. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan berbagai program yang memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Ia menambahkan, Program Keluarga Harapan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Sementara itu, digitalisasi pelayanan melalui Aplikasi SIMPEL merupakan bagian dari transformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif, dan transparan.

“Kami berkomitmen mendukung seluruh program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun keberhasilannya memerlukan partisipasi aktif seluruh pihak. Saya berharap seluruh peserta menjadi agen informasi sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

PKH Dorong Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat

Pada sesi pertama, Pendamping PKH Kementerian Sosial Ratih Kusuma Putri menjelaskan mekanisme Program Keluarga Harapan, mulai dari syarat penerima, hak dan kewajiban, hingga peluang pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia menjelaskan, penerima PKH harus masuk dalam kategori Desil 1 hingga Desil 4 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga setiap bulan.

Bantuan diberikan sesuai komponen penerima, yakni ibu hamil dan anak usia dini sebesar Rp3 juta per tahun, siswa SD Rp700 ribu, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta, penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta, serta lanjut usia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun.

Selain menerima bantuan, KPM wajib memenuhi komitmen program, seperti pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, kehadiran balita di Posyandu setiap bulan, tingkat kehadiran sekolah minimal 85 persen, serta pemeriksaan kesehatan berkala bagi lansia dan penyandang disabilitas.

Saat ini terdapat 1.114 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Landasan Ulin, termasuk 274 KPM di Kelurahan Syamsudin Noor.

Ratih juga mendorong keluarga yang kondisi ekonominya telah membaik untuk melakukan graduasi mandiri, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Selain itu, KPM yang telah memiliki usaha produktif minimal satu tahun dapat mengakses Program Pemberdayaan Ekonomi dengan bantuan modal sebesar Rp5 juta. Pemerintah juga menyediakan Bantuan Rumah Sosial Terpadu senilai Rp25 juta per unit rumah, di luar biaya tenaga kerja.

Sekolah Rakyat Siapkan Pendidikan Gratis hingga Perguruan Tinggi

Pada sesi berikutnya, Pipitniaty dari SRMP 20 Banjarbaru memaparkan Program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem kategori Desil 1 dan 2.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah negeri berasrama yang memadukan pendidikan formal dengan pembinaan karakter layaknya pesantren. Seluruh kebutuhan siswa dipenuhi pemerintah, mulai dari delapan stel pakaian, perlengkapan sekolah, kebutuhan sehari-hari, hingga satu unit laptop untuk menunjang proses belajar.

Program ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi apabila memenuhi persyaratan akademik. Bagi lulusan yang memilih bekerja, pemerintah akan memfasilitasi sesuai kompetensi yang dimiliki.

Penetapan calon siswa dilakukan melalui mekanisme pendataan nasional dan rapat pleno, sehingga Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum.

Aplikasi SIMPEL Permudah 17 Layanan Administrasi

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Landasan Ulin Luki Dwi Janarko menjelaskan transformasi pelayanan administrasi nonperizinan melalui Aplikasi SIMPEL.

Dari total 26 jenis pelayanan administrasi, sebanyak 17 layanan kini telah dapat diakses secara digital. Di antaranya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat belum menikah, surat kematian, surat belum memiliki rumah, surat keterangan penghasilan, surat pengantar nikah, surat janda atau duda, surat dispensasi nikah, hingga surat domisili.

Digitalisasi tersebut diharapkan mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh layanan tanpa harus berulang kali datang ke kantor.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kecamatan Landasan Ulin juga mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan layanan publik berbasis elektronik.

Salah seorang peserta, Erwin Solihan, Ketua RT 21 RW 05 Kelurahan Syamsudin Noor, mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai program pemerintah.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami. Informasi tentang PKH, Sekolah Rakyat, hingga pelayanan digital akan kami teruskan kepada warga agar mereka mengetahui hak, peluang, dan kemudahan layanan yang tersedia. Selain itu, sosialisasi seperti ini juga mempererat silaturahmi dan memperkuat komunikasi antara RT, RW, pemerintah kecamatan, pemerintah kota, serta masyarakat dalam membangun Landasan Ulin yang semakin maju,” ucap Erwin.(be)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA