Banjarbaru Masuk 25 Besar Nasional Kinerja PTSP, Wali Kota Lisa Halaby: Terus Tingkatkan Pelayanan
Nilai kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha Kota Banjarbaru naik menjadi 87,960 dengan kategori Sangat Baik. Capaian ini melengkapi realisasi investasi 2025 yang untuk pertama kalinya menembus Rp1,029 triliun.
BANJARBARUEMAS.COM — Kota Banjarbaru masuk jajaran 25 besar nasional dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Banjarbaru meraih nilai 87,960 dengan kategori Sangat Baik. Hasil tersebut menempatkan Banjarbaru di peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota se-Indonesia yang masuk dalam penilaian.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, Kamis (30/7/2026), menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur dan bangga. Namun, ia meminta jajarannya tidak berhenti pada pencapaian peringkat.
“Alhamdulillah, Kota Banjarbaru meraih kategori Sangat Baik dengan nilai 87,960,” kata Lisa.
Menurut Lisa, hasil penilaian nasional itu harus menjadi pemacu bagi jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian pelayanan harus terus diperkuat.
Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus mempertahankan iklim investasi yang kondusif di Banjarbaru.
Capaian ini menjadi catatan penting. Dalam setahun terakhir, Banjarbaru tidak hanya menunjukkan peningkatan kinerja pelayanan investasi, tetapi juga membukukan realisasi investasi tertinggi dalam satu dekade.
Nilai Naik 6,379 Poin
Hasil penilaian 2026 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pada 2024, Banjarbaru memperoleh nilai 81,581. Nilai tersebut naik 6,379 poin menjadi 87,960 pada 2026.
Berdasarkan klasifikasi hasil penilaian, nilai 80 hingga 100 masuk kategori Sangat Baik. Dengan demikian, Banjarbaru tidak hanya mempertahankan kategori tersebut, tetapi juga meningkatkan nilainya.
Hasil itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 204.S Tahun 2026 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang ditetapkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta pada 30 Juli 2026.
Penilaian dibagi dalam tiga kelompok pemerintahan, yakni provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, posisi ke-25 Banjarbaru merupakan peringkat dalam kelompok pemerintah kota.
Dalam daftar nasional, Banjarbaru berada tepat setelah Samarinda yang menempati peringkat ke-24 dengan nilai 88,025. Di bawah Banjarbaru terdapat Sabang dengan nilai 87,601 dan Palangka Raya dengan nilai 87,144.
Apa Saja yang Dinilai?
Penilaian kinerja tersebut tidak sekadar menghitung jumlah izin yang diterbitkan pemerintah daerah. Secara umum, penilaian mencakup dua aspek besar, yakni Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Pada aspek PTSP, penilaian antara lain mencakup kelembagaan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP), kompetensi sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan dan integrasi dengan Online Single Submission (OSS), hingga kualitas sarana dan prasarana.
Pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) beserta tindak lanjutnya, inovasi pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan dan ketentuan perizinan turut menjadi perhatian.
Sementara pada aspek percepatan pelaksanaan berusaha, penilaian melihat bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam mendorong investasi dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha.
Aspeknya antara lain ketepatan penyelesaian perizinan berusaha, pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha, serta kemampuan pemerintah daerah membantu menyelesaikan hambatan investasi atau debottlenecking.
Pengawasan perizinan berbasis risiko, kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), koordinasi lintas perangkat daerah, realisasi investasi, hingga kemudahan berusaha di daerah juga menjadi perhatian.
Dengan cakupan tersebut, nilai 87,960 yang diraih Banjarbaru memiliki makna lebih luas.
Pelayanan investasi membutuhkan kelembagaan yang kuat, aparatur yang kompeten, sistem digital yang berjalan, inovasi, koordinasi lintas sektor, hingga kemampuan pemerintah mendampingi pelaku usaha ketika menghadapi hambatan.
Komitmen dan dukungan kepala daerah juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem tersebut.
Investasi Pertama Kali Tembus Rp1 Triliun
Capaian pelayanan tersebut melengkapi catatan positif investasi Banjarbaru yang telah terlihat sejak awal 2026.
Pada Januari lalu, Pemerintah Kota Banjarbaru mengumumkan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1,029 triliun.
Angka itu menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya realisasi investasi Banjarbaru menembus Rp1 triliun, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
Berdasarkan data Portal BKPM yang disampaikan pemerintah kota ketika itu, target investasi Banjarbaru pada 2025 sebesar Rp410 miliar. Sementara target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Banjarbaru sebesar Rp710,384 miliar.
“Realisasi investasi yang mencapai Rp1,029 triliun berarti setara 251,20 persen dari target kota dan 144,98 persen dari target provinsi,”
kata Lisa ketika menyampaikan capaian tersebut pada Januari 2026.
Realisasi itu juga melonjak dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp527,20 miliar. Artinya, dalam satu tahun nilai investasi di Banjarbaru bertambah sekitar Rp501,8 miliar, atau mendekati dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dalam kurun satu tahun, nilai investasi Banjarbaru meningkat hampir dua kali lipat, sekaligus menandai sejarah baru karena untuk pertama kalinya kota ini berhasil menembus realisasi investasi di atas Rp1 triliun,” ujar Lisa.
Dari total realisasi investasi 2025, sektor jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar dengan nilai sekitar Rp424,4 miliar, atau sekitar 41 persen dari keseluruhan investasi.
Menjaga Kepercayaan Investor
Lisa mulai memimpin Banjarbaru sejak akhir Juni 2025. Sejak itu, penguatan pelayanan perizinan dan upaya menjaga iklim investasi menjadi bagian dari arah pemerintahannya.
Namun, realisasi Rp1,029 triliun merupakan akumulasi investasi sepanjang 2025. Karena itu, capaian tersebut ditempatkan sebagai hasil kerja kolektif pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat dalam menjaga iklim usaha.
Lisa sendiri menegaskan hal tersebut ketika capaian investasi 2025 diumumkan pada Januari lalu.
“Keberhasilan menembus angka Rp1,029 triliun adalah bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi Banjarbaru. Ini adalah hasil kerja kolektif dan pelayanan yang semakin baik,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta perangkat daerah dan instansi terkait atas kontribusinya dalam menjaga iklim investasi Banjarbaru.
Enam bulan berselang, hasil penilaian pemerintah pusat memberikan indikator lain terhadap kinerja pelayanan investasi Banjarbaru: nilai 87,960, kategori Sangat Baik, dan peringkat ke-25 nasional.
Dua capaian tersebut memberikan gambaran yang saling melengkapi. Realisasi investasi menunjukkan besarnya modal yang masuk, sementara penilaian PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha menggambarkan upaya pemerintah daerah membangun kualitas pelayanan dan kemudahan berusaha.
Investor tidak hanya membutuhkan potensi ekonomi. Kepastian perizinan, birokrasi yang responsif, koordinasi lintas sektor, dan pelayanan yang memberikan kepastian ketika usaha akan dimulai maupun dikembangkan juga menjadi kebutuhan penting.(be)
Tidak ada komentar