Kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby Perkuat Reformasi Birokrasi, Disdukcapil Banjarbaru Raih Predikat Zona Integritas

BANJARBARUEMAS.COM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 di Jakarta, Rabu (11/2/2026). Mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”, ajang ini menjadi tolok ukur nasional dalam menilai kualitas kinerja dan integritas birokrasi.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, SAKIP dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “SAKIP dan Zona Integritas merupakan fondasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan dampak,” ujarnya.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Menuju Kota Kreatif Nasional, Ketua Umum KEK Banjarbaru Riandy Hidayat Perkuat Kolaborasi dengan ICCN

328 Banjarbaru Emas 2

Berdasarkan hasil evaluasi nasional, nilai rata-rata SAKIP kementerian/lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Sepanjang 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam penilaian ZI, dan 133 di antaranya dinyatakan lolos menuju predikat WBK dan/atau WBBM.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto. Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tercatat sebagai instansi dengan raihan ZI terbanyak, masing-masing tujuh unit kerja. Selain itu, lima pemerintah daerah untuk pertama kalinya meraih predikat WBBM, serta sejumlah unit kerja yang berhasil meningkatkan predikat SAKIP menjadi BB.

Di antara ratusan unit kerja yang menerima pengakuan nasional itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru menjadi salah satu yang meraih Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Catatan Perjalanan Komite Ekonomi Kreatif Banjarbaru (Bagian II)

315 Banjarbaru Emas 2

Pengumuman tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru. Wali Kota Banjarbaru diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sri Lailana, didampingi Kepala Disdukcapil, Kepala Bapperida, Pelaksana Tugas Inspektur, serta Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarbaru.

Capaian ini dipandang sebagai bagian dari konsistensi kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru yang sejak awal menekankan pentingnya pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi. Arahan tersebut diterjemahkan dalam penataan sistem kerja, penguatan pengawasan internal, serta penegasan indikator kinerja berbasis hasil.

Predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM diperoleh melalui tahapan evaluasi ketat, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Unit kerja tidak hanya dinilai dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari konsistensi implementasi dan dampaknya bagi masyarakat.

Di Disdukcapil Banjarbaru, pembenahan difokuskan pada layanan dasar administrasi kependudukan. Proses penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta pencatatan sipil ditata ulang agar lebih sederhana, transparan, dan terukur. Standar waktu pelayanan diumumkan secara terbuka, kanal pengaduan diperluas, serta pengawasan internal diperketat untuk menutup potensi penyimpangan.

SAKIP sendiri menuntut pergeseran orientasi dari sekadar output menuju outcome. Keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya dokumen yang diterbitkan, melainkan dari kemudahan akses, kepastian layanan, dan tingkat kepuasan warga.

Tantangan untuk meraih dan mempertahankan predikat ini tidak ringan. Perubahan budaya kerja menuju integritas, kebutuhan inovasi pelayanan, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi ujian yang harus dijalani secara konsisten.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, penghargaan ini bukan titik akhir. Reformasi birokrasi diposisikan sebagai agenda berkelanjutan untuk membangun kepercayaan publik. Di ruang pelayanan administrasi kependudukan, tempat warga mengurus identitas dan hak sipilnya di sanalah integritas tidak sekadar slogan, melainkan praktik yang diuji setiap hari.(be)