Membaca Banjarbaru dalam Ujian Kebencanaan
BANJARBARUEMAS.COM – Banjir datang tanpa undangan, tetapi selalu membawa pesan. Di Kota Banjarbaru, curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah kota pada akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026 tidak hanya memunculkan genangan di permukiman, tetapi juga menguji daya tahan tata kelola, kekuatan koordinasi, serta watak kepemimpinan pemerintahan daerah. Air merambat ke halaman, jalan, dan rumah warga di Cempaka, Landasan Ulin, Liang Anggang, hingga Banjarbaru Utara. Namun, pada saat yang sama, kota ini menunjukkan satu hal penting: negara bergerak, dan kepemimpinan hadir.
Sejak hari-hari awal banjir mulai muncul, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby tidak mengambil posisi menunggu perkembangan situasi, melainkan memilih pendekatan proaktif melalui peninjauan lapangan yang dilakukan berulang kali, lintas waktu dan lintas wilayah, sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis kondisi riil. Pada 27 Desember 2025, perhatian pertama diarahkan ke kawasan Cempaka, khususnya Sungai Tiung, wilayah yang secara historis memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir. Peninjauan ini menjadi krusial karena dilakukan pada fase awal kedaruratan, saat muka air masih terus meningkat dan tingkat ketidakpastian masih tinggi.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 Kecamatan Cempaka mencatat sedikitnya 13 kejadian banjir yang berdampak pada 834 kepala keluarga dan 2.517 jiwa. Fakta ini menjelaskan mengapa Cempaka diposisikan sebagai wilayah prioritas dalam penanganan. Kehadiran langsung Wali Kota bersama Ketua DPRD, unsur aparat keamanan, kecamatan, dan kelurahan menegaskan bahwa penanganan banjir ditempatkan sebagai agenda strategis lintas institusi, dengan kepemimpinan Wali Kota berperan sebagai penggerak utama yang menyatukan data, kewenangan, dan kerja kolektif pemerintahan dalam menghadapi risiko kebencanaan yang berulang.
Konsistensi respons tersebut terlihat pada hari berikutnya, 28 Desember 2025, ketika peninjauan kembali dilakukan di Kecamatan Cempaka, tepatnya di Kelurahan Bangkal. Rentang waktu yang berdekatan ini menunjukkan bahwa kehadiran Wali Kota tidak berhenti pada satu kunjungan simbolik, melainkan bergerak mengikuti dinamika lapangan dan perkembangan kondisi warga secara langsung. Pada fase ini, pemerintahan tidak tampil sebagai struktur birokrasi yang kaku, tetapi sebagai sistem yang lentur dan adaptif terhadap situasi darurat. Di saat yang sama, Wali Kota Lisa telah menginstruksikan jajaran kelurahan untuk segera melakukan pendataan secara cermat dan terverifikasi terhadap warga terdampak, sebagai fondasi penting dalam memastikan ketepatan jumlah korban, akurasi sasaran bantuan, serta keadilan dalam seluruh proses penanganan banjir di Kota Banjarbaru.
Ketika hujan belum juga reda, dan genangan justru meluas ke wilayah Landasan Ulin Selatan, peninjauan dilakukan pada jam yang tidak lazim bagi kerja administratif, yakni dini hari. Pada 29 Desember 2025 pukul 00.20 WITA, kehadiran kepala daerah di Jalan Tambak Buluh dan Jalan Pengayuan menegaskan bahwa krisis tidak mengenal jam kerja. Di sinilah kepemimpinan diuji secara nyata: apakah mampu hadir di saat warga paling membutuhkan, bahkan ketika kota sedang terlelap.
Memasuki awal Januari 2026, banjir tidak hanya dipahami sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan orkestrasi kebijakan. Peninjauan kembali dilakukan di Landasan Ulin Timur dan Tengah pada 3 Januari 2026. Wilayah ini kemudian menjadi salah satu pusat pengungsian, menandai fase baru penanganan bencana: dari pemantauan menjadi perlindungan dan pemulihan awal.
Kesadaran akan pentingnya penyatuan langkah kemudian diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD pada 5 Januari 2026. Rakor ini diarahkan secara spesifik untuk memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu irama. Mitigasi banjir, percepatan distribusi bantuan, layanan kesehatan, hingga kenyamanan pengungsian diposisikan sebagai satu kesatuan kebijakan. Dalam konteks ini, birokrasi tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai jaringan yang saling menguatkan.
Di hari yang sama, kerja lapangan kembali menjadi prioritas. Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke posko-posko pengungsian dan rumah warga yang terdampak. Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur difungsikan sebagai posko induk, menampung warga dari kawasan Tambak Buluh dan sekitarnya. Di sini, kehadiran pemerintah di posko pengungsian memastikan bahwa kebutuhan dasar, kesehatan, dan rasa aman warga menjadi perhatian utama.
Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendukung pemerintahan juga terlihat jelas. Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru turun langsung ke wilayah Kampung Iwak, Mentaos. Pendampingan dilakukan tidak hanya dalam bentuk bantuan logistik, tetapi juga memastikan pemeriksaan kesehatan berjalan melalui puskesmas setempat. Dalam kondisi banjir, ancaman penyakit pascagenangan menjadi risiko nyata, dan langkah antisipatif ini menunjukkan bahwa penanganan bencana dipahami secara komprehensif.
Di tingkat teknis, BPBD Kota Banjarbaru memainkan peran sentral dalam pendataan dan evakuasi. Dengan dukungan TNI, Polri, dan aparatur kelurahan, evakuasi warga dilakukan menggunakan perahu karet. Data pengungsi diperbarui secara berkelanjutan, mencatat ratusan kepala keluarga dan ribuan jiwa terdampak. Akurasi data ini menjadi fondasi penting bagi distribusi bantuan agar tepat sasaran dan berkeadilan.
Yang menarik, kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru tidak berhenti pada pengelolaan internal kota. Komunikasi vertikal dengan pemerintah pusat dibangun secara aktif. Hasilnya terlihat dari kehadiran langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI di Banjarbaru pada 8 Januari 2026. Bantuan dari pemerintah pusat datang sebagai bentuk pengakuan atas keseriusan daerah dalam menangani bencana, sekaligus sebagai penguatan kapasitas lokal dalam situasi darurat.
Setelah bantuan diterima, mekanisme distribusi berjalan cepat hingga ke tingkat kelurahan. Aparatur di Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Selatan, dan Guntung Manggis langsung bergerak menyalurkan bantuan kepada warga. Prinsip yang digunakan sederhana namun krusial: bantuan tidak boleh tertahan lama, dan harus sampai kepada mereka yang benar-benar terdampak.
Di luar struktur formal pemerintahan, kekuatan sosial warga Banjarbaru juga bangkit. Germas Cinta Banjarbaru membuka posko aksi sosial dengan semangat gotong royong. Inisiatif ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inklusif mampu menggerakkan partisipasi publik. Ketika pemerintah hadir dengan cepat dan terbuka, masyarakat pun terdorong untuk ikut ambil bagian mencintai kotanya.
Banjir di Banjarbaru pada akhirnya menjadi cermin yang jujur. Ia memperlihatkan bahwa persoalan perkotaan tidak pernah dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal atau kerja sektoral semata. Diperlukan kepemimpinan yang mampu mengelaborasi seluruh potensi yang ada—birokrasi, aparat keamanan, lembaga sosial, pemerintah pusat, hingga partisipasi warga—dalam satu kerja kolektif yang terarah. Dalam konteks ini, Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menunjukkan pola kepemimpinan yang hadir di lapangan, responsif terhadap dinamika krisis, serta kolaboratif dalam merajut sinergi lintas institusi dan masyarakat.
Air mungkin akan kembali datang pada musim-musim berikutnya, sebagaimana risiko kebencanaan selalu menjadi bagian dari kehidupan perkotaan. Namun, pengalaman ini meninggalkan pelajaran penting bagi Banjarbaru bahwa ketangguhan kota dimulai dari kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang mau turun ke genangan, bekerja serta mengajak seluruh elemen kota bergerak bersama menghadapi ujian. Dalam ujian tersebut, Wali Kota Lisa telah menunjukkan upaya terbaik yang dapat dilakukan seorang kepala daerah untuk melindungi, melayani, dan menghadirkan rasa aman bagi warganya.(be)
Tidak ada komentar