Pemko Banjarbaru Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Pasar Murah Jangkau 5 Kecamatan
BANJARBARUEMAS.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Aula Trisakti, Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, Senin (12/10/2026). Sejalan dengan upaya pemerintah pusat menjaga stabilitas harga, Pemko Banjarbaru melaksanakan pasar murah bersubsidi di lima kelurahan yang mewakili lima kecamatan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby diwakili Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Abdussamad, didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut membahas perkembangan inflasi nasional, pergerakan harga komoditas pangan, serta langkah konkret pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
Berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi nasional pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/YoY), meningkat dibandingkan Agustus 2026 sebesar 3,19 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month/MtM) mencapai 0,30 persen, naik dari 0,21 persen pada bulan sebelumnya.
Sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras, menjadi perhatian karena kenaikan harganya dapat meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga.
Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Kita perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5% ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5%, desil-1, desil-2, 20% masyarakat terbawah itu terasa,” ujar Tito.
Menurut Tito, komoditas makanan dan minuman perlu mendapat perhatian khusus karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Tapi sektor yang paling critical yang harus kita jaga betul adalah makanan minuman, karena berhubungan langsung dengan rakyat yang kelas bawah,” sambungnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pelaku usaha untuk menentukan komoditas yang perlu distabilkan serta menjaga kelancaran pasokan di pasar.
Pasar murah bersubsidi menjangkau lima kecamatan
Salah satu upaya Pemko Banjarbaru untuk membantu menjaga daya beli masyarakat ialah melalui Pasar Murah Bersubsidi yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) bersama mitra perdagangan.
Program tersebut dilaksanakan di lima kelurahan, masing-masing mewakili satu kecamatan di Kota Banjarbaru. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
Salah satu pelaksanaannya berlangsung di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, pada Rabu (7/10/2026). Pasar murah tersebut membantu warga yang menghadapi dampak kemarau berkepanjangan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Lurah Palam, Zulhulaifah, mengatakan kegiatan tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terdampak kemarau dan karhutla.
“Alhamdulillah, kegiatan Pasar Murah Bersubsidi pada hari ini berjalan lancar dan sangat membantu bagi masyarakat yang terdampak musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla),” ujar Zulhulaifah, Rabu (7/10/2026).
Manfaat program tersebut juga dirasakan warga. Bahri, salah seorang warga Palam, mengaku terbantu karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga.
“Kami sekeluarga sangat terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah bersubsidi ini, terutama di tengah kondisi kemarau yang berdampak pada kehidupan dan pengeluaran sehari-hari masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau tentu sangat membantu meringankan beban kami,” kata Bahri.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok, antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, telur, ayam potong, bawang merah, bawang putih, dan cabai.
Rangkaian pasar murah bersubsidi dituntaskan pada Jumat (9/10/2026), dengan pelaksanaan terakhir di halaman Kantor Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang.
Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Banjarbaru, Rosi Darida, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan penutup dari lima agenda pasar murah bersubsidi yang dilaksanakan di sejumlah wilayah kota. Pelaksanaannya turut didukung mitra perdagangan, termasuk Bank Kalsel melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Perkuat ketersediaan dan distribusi pangan
Selain menggelar pasar murah, Pemko Banjarbaru juga memperhatikan ketersediaan bahan pangan melalui Kios Pangan di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3).
Pemantauan stok dan harga diperlukan untuk mengetahui perkembangan pasokan sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga komoditas tertentu.
Distribusi beras juga menjadi perhatian karena sebagian kebutuhan Banjarbaru dipasok dari luar daerah, termasuk Pulau Jawa. Kelancaran transportasi dan biaya logistik berpengaruh terhadap kesinambungan pasokan serta harga jual di tingkat konsumen.
Sinergi dengan Perum Bulog melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi salah satu instrumen untuk membantu menjaga ketersediaan beras dan meredam tekanan harga di pasaran.
Pembenahan penyuluhan pertanian
Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 turut dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pasar pangan, termasuk pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan petani maupun konsumen.
Ia menyoroti kondisi ketika peternak mengeluhkan rendahnya harga jual di tingkat produsen, sementara konsumen masih menghadapi harga yang relatif tinggi. Kondisi tersebut perlu ditelusuri agar rantai distribusi berjalan sehat dan tidak merugikan salah satu pihak.
Amran juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperbaiki sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, termasuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mengalami kerusakan.
Keberadaan sarana penyuluhan yang memadai dinilai penting untuk mendukung pendampingan petani, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Melalui koordinasi pengendalian inflasi, pasar murah bersubsidi, dan pemantauan ketersediaan pangan, Pemko Banjarbaru berupaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan nasional.(be)
Tidak ada komentar