“LUMRAH” dari Guntung Paikat: Wajah Humanis Pemerintah Banjarbaru dari Tingkat Kelurahan”

waktu baca 4 menit
Rabu, 15 Apr 2026 01:51 277 Banjarbaru Emas 2

BANJARBARUEMAS.COM – Pelayanan publik di tingkat kelurahan kerap disebut sebagai wajah paling nyata dari negara. Di titik inilah warga pertama kali berinteraksi dengan pemerintah, menaruh harapan, sekaligus menilai apakah negara benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di Kota Banjarbaru, narasi itu kini tampak nyata di Kelurahan Guntung Paikat melalui inovasi pelayanan yang hadir menyentuh kehidupan warga, dengan kepedulian, pendekatan langsung, dan data yang lebih tepat sasaran.

Sejak dilantik pada Jumat, 6 Maret 2026, Reza Pahlevi menunjukkan pola kerja yang tidak lazim bagi birokrasi. Alih-alih menunggu ritme kerja berjalan, ia justru memanfaatkan akhir pekan pertamanya untuk menyusun kerangka program. Senin berikutnya, seluruh jajaran kelurahan dikumpulkan, sekretaris lurah, para kepala seksi, untuk menyelaraskan visi: pelayanan harus bergerak keluar dari kantor.

Lahirlah LUMRAH (Lurah Menyapa dengan Ramah) sebuah inovasi yang pada awalnya bahkan belum memiliki nama. Bersama sekretaris lurah, istilah “lumrah” dipilih bukan tanpa makna. Dalam konteks lokal, kata ini berarti “wajar”, “lazim”, atau “sudah semestinya”. Sebuah penegasan bahwa pelayanan aktif, jemput bola, dan responsif seharusnya bukan sesuatu yang istimewa, melainkan standar minimum birokrasi.

Gagasan ini berkelindan dengan arahan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby yang secara konsisten mendorong lurah untuk turun langsung ke masyarakat. Bagi pemerintah kota, keberhasilan program diukur dari seberapa cepat dan tepat kebutuhan warga dapat dijawab, terutama bagi kelompok rentan seperti dhuafa, lansia, dan penerima manfaat program sosial seperti RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

LUMRAH menarik karena mengintegrasikan dua pendekatan yang sering berjalan sendiri-sendiri: top-down dan bottom-up.

Pada pendekatan top-down, lurah berfungsi sebagai penyambung kebijakan, menyampaikan program pemerintah secara langsung kepada warga, memastikan tidak ada distorsi informasi di tingkat bawah. Instruksi, bantuan, hingga program strategis disosialisasikan secara tatap muka, bukan hanya melalui surat atau perantara.

Sebaliknya, pendekatan bottom-up menjadikan warga sebagai sumber data utama. Dalam setiap kunjungan, lurah tidak sekadar “hadir”, tetapi aktif mendengar, mencatat, dan memetakan persoalan riil di lapangan. Model ini memungkinkan terjadinya feedback loop yang cepat: masalah teridentifikasi, diverifikasi, lalu ditindaklanjuti dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam praktiknya, kedua pendekatan ini tidak dipisahkan secara kaku. Dalam satu kunjungan, keduanya bisa berjalan simultan, program disampaikan, masalah diserap, solusi dirumuskan.

Berbeda dengan pola pelayanan konvensional yang bergantung pada jam kerja kantor, LUMRAH justru mengandalkan fleksibilitas waktu sebagai kekuatan. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali dalam sepekan, namun dalam banyak kasus bisa lebih sering, bahkan tanpa jadwal tetap—pagi, siang, sore, hingga malam hari.

Hal ini penting karena tidak semua warga memiliki akses atau kemampuan datang ke kantor kelurahan. Lansia, warga sakit, atau kelompok ekonomi lemah sering kali justru terpinggirkan dalam sistem pelayanan berbasis kantor. Dengan mendatangi langsung rumah warga, hambatan akses itu dihilangkan.

Pola kunjungan dilakukan berbasis wilayah RT/RW secara bergiliran, dengan koordinasi awal kepada ketua lingkungan setempat. RT/RW dan tokoh masyarakat dilibatkan bukan hanya sebagai pendamping, tetapi sebagai sumber informasi primer yang memahami kondisi sosial warganya secara detail.

Salah satu kekuatan LUMRAH terletak pada kemampuannya membangun kolaborasi lintas sektor secara cepat. Ketika ditemukan kasus warga sakit yang tidak mampu mengambil bantuan beras ke kantor kelurahan, respons yang diberikan tidak hanya sebatas prosedur, tetapi langsung diwujudkan dalam tindakan nyata yang benar-benar membantu warga.

Bantuan diantarkan langsung ke rumah. Pada saat yang sama, lurah menghubungi kepala puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di tempat. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turut dilibatkan, bahkan peluang pendidikan anak dalam keluarga tersebut diintervensi melalui usulan ke program sekolah rakyat.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa satu kunjungan dapat menghasilkan multi intervensi: bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan. Dengan kata lain, LUMRAH berfungsi sebagai simpul integrasi layanan publik di tingkat mikro.

Melalui LUMRAH, proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Data tidak lagi bersifat statis, melainkan dinamis, mengikuti perubahan kondisi warga seperti kelahiran, kematian, perpindahan, hingga perubahan status ekonomi.

Dalam jangka pendek, LUMRAH mempercepat respons pelayanan dan meningkatkan kepuasan warga. Namun dalam jangka panjang, dampak yang lebih penting adalah terbentuknya kepercayaan publik.

Ketika warga melihat lurah hadir secara langsung, mendengar tanpa sekat, dan bertindak tanpa menunda, persepsi terhadap pemerintah berubah. Birokrasi tidak lagi dipandang sebagai institusi yang jauh dan kaku, melainkan sebagai entitas yang responsif dan manusiawi.

Di titik ini, citra Kota Banjarbaru sebagai kota dengan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada warga tidak dibangun dari atas, melainkan dari praktik-praktik kecil di tingkat kelurahan.

Guntung Paikat menjadi salah satu contoh bagaimana wajah kota sesungguhnya terbentuk: dari pintu ke pintu, dari percakapan sederhana, dan dari keberanian seorang lurah untuk menjadikan pelayanan sebagai sesuatu yang (meminjam istilah yang ia pilih sendiri) lumrah.(be)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA