SERI ISLAND OF INTEGRITY
Seri 3: Island of Integrity, Ketika Regulasi Menjadi Budaya Organisasi
BANJARBARUEMAS.COM — Setiap perubahan besar hampir selalu diawali oleh sebuah regulasi. Namun, tidak setiap regulasi mampu melahirkan perubahan. Sebagian hanya berhenti sebagai dokumen yang tersimpan rapi menjadi arsip. Sebagian lagi menjadi sekadar daftar kewajiban administratif yang dipenuhi ketika penilaian berlangsung.
Padahal, hakikat sebuah regulasi adalah mengubah cara berpikir, cara bekerja, dan pada akhirnya mengubah budaya sebuah organisasi.
Di situlah Island of Integrity menemukan makna yang sesungguhnya.
Island of Integrity bukan sekadar nama yang terdengar menarik. Secara harfiah, Island berarti pulau dan Integrity berarti integritas. Namun dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, istilah tersebut dimaknai sebagai Zona Integritas, sebuah ruang organisasi yang dibangun di atas nilai kejujuran, akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, serta komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Konsep tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
Regulasi itu lahir dari sebuah kesadaran sederhana, tetapi mendasar: reformasi birokrasi tidak akan pernah berhasil apabila hanya mengubah sistem tanpa mengubah manusia yang menjalankan sistem tersebut.
Karena itu, pembangunan Zona Integritas tidak dimaknai sebagai proyek jangka pendek untuk mengejar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Predikat hanyalah konsekuensi dari perubahan. Yang menjadi tujuan utama adalah membangun organisasi yang memiliki karakter kuat, tata kelola yang sehat, dan pelayanan yang semakin dipercaya masyarakat.
Melalui PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021, pembangunan Zona Integritas diarahkan pada tiga tujuan besar yang saling berkaitan.
Tujuan pertama adalah mewujudkan organisasi yang bebas dari korupsi. Maknanya tidak hanya terbatas pada pencegahan tindak pidana korupsi, tetapi juga membangun sistem yang mampu menutup ruang penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, konflik kepentingan, hingga berbagai praktik yang dapat menggerus kepercayaan publik.
Korupsi sering kali tidak dimulai dari perkara besar. Ia berawal dari kompromi-kompromi kecil terhadap nilai. Dari pembenaran yang terus diulang. Dari anggapan bahwa penyimpangan adalah sesuatu yang lumrah.
Karena itulah, pembangunan Zona Integritas sesungguhnya dimulai dari keberanian mengatakan tidak terhadap setiap bentuk penyimpangan, sekecil apa pun bentuknya.
Tujuan kedua adalah mewujudkan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan profesional.
Masyarakat tidak datang ke kantor pelayanan untuk melihat rumitnya prosedur atau banyaknya dokumen yang harus diisi. Mereka datang dengan harapan memperoleh kepastian, kemudahan, dan pelayanan yang cepat tanpa mengorbankan kualitas.
Oleh sebab itu, reformasi birokrasi tidak berhenti pada penyederhanaan prosedur. Ia juga mendorong perubahan pola kerja, pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan akuntabilitas agar setiap pelayanan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, tujuan ketiga merupakan inti dari Island of Integrity, yaitu membangun budaya organisasi yang mampu menginspirasi lingkungan yang lebih luas.
Budaya tidak pernah lahir dari instruksi.
Budaya lahir dari kebiasaan.
Ketika kejujuran dipraktikkan setiap hari, ia berubah menjadi karakter.
Ketika transparansi menjadi kebiasaan, ia berubah menjadi identitas organisasi.
Ketika pelayanan dilakukan dengan hati, ia akan melahirkan kepercayaan.
Di situlah sebuah organisasi mulai mengalami perubahan yang sesungguhnya.
Karena itu, pembangunan Zona Integritas bukan hanya tanggung jawab pimpinan ataupun tim reformasi birokrasi. Ia adalah tanggung jawab seluruh aparatur.
Setiap pegawai memiliki peran.
Setiap keputusan memiliki arti.
Setiap pelayanan menjadi cerminan wajah organisasi.
Semangat itulah yang terus diperkuat di Kota Banjarbaru. Penguatan integritas tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan indikator reformasi birokrasi, tetapi sebagai proses membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Budaya yang mendorong setiap aparatur bekerja secara profesional, terbuka terhadap pengawasan, menjaga etika pelayanan, dan menempatkan amanah di atas kepentingan pribadi.
Perubahan budaya memang tidak dapat diselesaikan dalam satu malam.
Ia membutuhkan waktu.
Membutuhkan konsistensi.
Membutuhkan keteladanan.
Namun sejarah menunjukkan, organisasi yang mampu bertahan menghadapi perubahan adalah organisasi yang berhasil menjadikan nilai-nilai baik sebagai budaya, bukan sekadar aturan.
Sebab regulasi dapat mengatur perilaku.
Tetapi hanya budaya yang mampu menjaga perilaku itu tetap hidup ketika tidak ada lagi pengawasan.
Di situlah letak perbedaan antara organisasi yang sekadar menjalankan aturan dengan organisasi yang benar-benar memiliki Island of Integrity.
Yang satu bekerja karena kewajiban.
Yang lain bekerja karena kesadaran.
Dan kesadaran itulah yang pada akhirnya melahirkan kepercayaan.
Kepercayaan yang tumbuh dari budaya akan selalu lebih kuat dibandingkan kepercayaan yang dibangun hanya melalui pencitraan.
Mungkin itulah sebabnya pembangunan Zona Integritas tidak pernah dimulai dari penyusunan dokumen.
Ia selalu dimulai dari perubahan cara berpikir.
Dari keyakinan bahwa jabatan adalah amanah.
Pelayanan adalah pengabdian.
Dan integritas bukan sekadar nilai yang dihafal, melainkan kebiasaan yang dijalankan setiap hari.(be)
Bersambung ke Seri 4: Ketika Integritas Berbuah Kepercayaan: Disdukcapil Banjarbaru dan Makna Sebuah Zona Integritas
Tidak ada komentar