Mengembalikan Aset Daerah, Mengembalikan Hak Publik

BANJARBARUEMAS.COM – Keberhasilan Wali Kota Erna Lisa Halaby mengembalikan lahan Segitiga Emas Sungai Besar harus menjadi titik awal pembenahan aset daerah. Sebab, kekayaan daerah merupakan amanah yang manfaatnya harus kembali kepada masyarakat.

Aset daerah bukan sekadar tanah, bangunan, atau fasilitas yang tercatat dalam daftar kekayaan pemerintah. Di balik setiap aset, terdapat kepentingan publik yang harus dilindungi. Karena itu, ketika aset yang seharusnya berada dalam penguasaan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, persoalannya bukan hanya menyangkut administrasi kepemilikan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat.

Persoalan tersebut tercermin dalam pengembalian lahan milik Pemerintah Kota Banjarbaru di kawasan Segitiga Emas Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Berada di kawasan strategis, sekitar Jalan PM Noor dan Jalan Bhayangkara, lahan tersebut selama bertahun-tahun ditempati bangunan usaha sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Pengembalian aset itu menjadi langkah penting dalam penataan kekayaan daerah. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil mengembalikan penguasaan lahan melalui proses penertiban yang mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif.

Pada 17 Juni 2026, Lisa menyampaikan bahwa aset pemerintah di kawasan tersebut akhirnya dapat dikembalikan setelah para pedagang membongkar bangunan secara mandiri.

“Alhamdulillah aset milik Pemerintah Kota Banjarbaru di kawasan PM Noor akhirnya dapat dikembalikan kepada pemerintah melalui pembongkaran mandiri yang dilakukan para pedagang. Ini adalah aset daerah yang sudah sangat lama tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Hari ini kita berhasil mengembalikan fungsi aset tersebut untuk kepentingan masyarakat Banjarbaru,” kata Lisa.

Keberhasilan tersebut patut diapresiasi. Mengembalikan aset yang telah lama ditempati bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan hanya dengan menerbitkan surat teguran. Pemerintah harus menghadapi persoalan sosial, membangun komunikasi dengan masyarakat, sekaligus memastikan proses penertiban berjalan sesuai ketentuan.

Dalam proses itu, pendekatan humanis menjadi bagian penting. Pemerintah tidak hanya dituntut tegas dalam menjaga kekayaan daerah, tetapi juga harus mampu menyelesaikan persoalan dengan tetap menghormati masyarakat yang terdampak.

Lisa menegaskan, penertiban dilakukan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah.

“Saya meminta seluruh jajaran untuk bertindak secara humanis, mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Tujuan kita bukan sekadar menertibkan aset, tetapi menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lama dengan cara yang baik dan bermartabat,” ujarnya.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa ketegasan pemerintah tidak harus mengabaikan aspek kemanusiaan. Penertiban dapat dilakukan secara tegas, tetapi tetap mengedepankan prosedur, dialog, dan penghormatan terhadap masyarakat.

Bukan Sekadar Menguasai Kembali

Pengembalian lahan Segitiga Emas Sungai Besar juga memperlihatkan pentingnya keberanian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan aset yang telah berlangsung lama.

Ketika aset daerah tidak berada dalam penguasaan fisik pemerintah, fungsi pelayanan dan pemanfaatannya berpotensi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, kekayaan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Langkah Wali Kota Erna Lisa Halaby itu mendapat apresiasi dari DPRD Kota Banjarbaru. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru Windi Novianto menilai keberhasilan mengembalikan penguasaan aset tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola kekayaan daerah.

“Saya apresiasi langkah dan keberanian Bu Wali Kota dalam mengembalikan penguasaan aset daerah di kawasan Simpang Empat Sungai Besar yang selama bertahun-tahun ditempati bangunan usaha. Keberhasilan ini menjadi pesan bahwa aset milik daerah harus dikelola secara tertib dan transparan. Kita juga perlu memberikan apresiasi bahwa penertiban ini dilakukan sebagai bentuk penegakan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Windi, Senin (9/11/2026).

Apresiasi DPRD tersebut menegaskan bahwa pengamanan aset daerah bukan semata-mata agenda eksekutif. Pengelolaan kekayaan daerah membutuhkan dukungan kebijakan, pengawasan, dan penganggaran agar upaya penyelamatan aset tidak berhenti pada satu keberhasilan penertiban.

Namun, pengembalian penguasaan lahan tidak boleh dipandang sebagai akhir pekerjaan pemerintah. Justru setelah aset kembali, tanggung jawab berikutnya adalah memastikan lahan tersebut aman, memiliki kepastian administrasi dan hukum, serta benar-benar dimanfaatkan sesuai kepentingan publik.

Pengamanan itu membutuhkan langkah konkret, mulai dari sertifikasi tanah, pemasangan tanda batas, pemeliharaan, pemagaran, hingga penataan aset. Seluruhnya merupakan bagian penting untuk mencegah munculnya kembali persoalan serupa.

Windi menyatakan DPRD mendukung kebutuhan anggaran untuk langkah-langkah tersebut dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas.

Dukungan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur. Sebab, aset yang sudah berhasil dikembalikan tetap berpotensi menghadapi persoalan apabila tidak segera diamankan dan diawasi secara konsisten.

Mengembalikan Fungsi untuk Kepentingan Publik

Hal penting lainnya dari pengembalian lahan Segitiga Emas Sungai Besar adalah rencana pemanfaatannya sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan area publik.

Wali Kota Erna Lisa Halaby menyampaikan bahwa lahan tersebut ke depan akan ditata agar dapat dinikmati masyarakat.

“Ke depan lahan ini akan kami manfaatkan untuk kepentingan publik. Kami ingin menghadirkan ruang terbuka hijau dan area publik yang lebih tertata, lebih nyaman, dan bisa dinikmati seluruh masyarakat. Ini bukan sekadar penertiban aset, tetapi upaya mengembalikan hak masyarakat atas aset daerah yang selama puluhan tahun belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” ucapnya.

Rencana tersebut memberikan arah yang lebih jelas terhadap tujuan pengembalian aset. Lahan yang sebelumnya ditempati bangunan usaha diharapkan dapat berubah menjadi ruang publik yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Meski demikian, rencana tersebut membutuhkan tindak lanjut yang terencana. Pemerintah perlu menyiapkan desain kawasan, kebutuhan anggaran, fasilitas pendukung, hingga sistem pengelolaan dan pemeliharaan setelah pembangunan.

Ruang terbuka hijau tidak cukup hanya dibangun. Keberadaannya harus benar-benar dapat diakses masyarakat, nyaman, aman, dan terawat agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Di sinilah ukuran keberhasilan pengembalian aset sesungguhnya akan terlihat. Bukan semata-mata ketika bangunan yang menempati lahan berhasil dibongkar atau penguasaan fisik kembali kepada pemerintah, melainkan ketika lahan tersebut berubah menjadi ruang yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Momentum Membenahi Aset Daerah

Pengembalian lahan Segitiga Emas Sungai Besar seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mengevaluasi seluruh aset yang dimiliki.

Satu keberhasilan tidak berarti seluruh persoalan aset telah selesai. Masih diperlukan pendataan menyeluruh, pemeriksaan status kepemilikan, pengamanan fisik, serta evaluasi terhadap aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap aset memiliki kejelasan peruntukan. Aset yang dibutuhkan untuk pelayanan publik harus dijaga dan diprioritaskan. Sementara itu, aset yang belum dimanfaatkan perlu dievaluasi agar tidak sekadar menjadi beban pemeliharaan, tetapi mampu memberikan nilai tambah sesuai ketentuan.

Keberanian Wali Kota Erna Lisa Halaby mengambil langkah mengembalikan penguasaan lahan Segitiga Emas Sungai Besar patut menjadi awal pembenahan tersebut. Keberhasilan menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung lama harus diikuti dengan sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, aset daerah bukan sekadar kekayaan yang tercatat atas nama pemerintah. Aset tersebut merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan publik pula.

Mengembalikan aset berarti mengembalikan tanggung jawab pemerintah untuk menjaganya. Lebih dari itu, mengembalikan aset berarti membuka kembali kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati manfaat dari kekayaan daerahnya sendiri.

Sebab, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari seberapa banyak aset yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa besar manfaat aset tersebut dapat dirasakan masyarakat.(be)