Hari Ketiga KPPD, Wali Kota Banjarbaru Perdalam Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
BANJARBARUEMAS.COM — Menjadi kepala daerah berarti tidak hanya menyelesaikan persoalan yang muncul di depan mata, tetapi juga membaca perubahan yang belum terjadi dan menyiapkan daerah menghadapinya.
Perspektif itu mengemuka dalam pembekalan hari ketiga Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 yang diikuti Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby, Sabtu (5/9/2026), di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Bersama 28 kepala daerah lainnya, Lisa mendapat pembekalan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, wawasan nusantara, geopolitik, ketahanan nasional, dan kewaspadaan nasional. Materi tersebut memperluas perspektif peserta dalam melihat persoalan daerah dalam konteks kebangsaan sekaligus dinamika strategis yang lebih luas.
KPPD Angkatan IV Tahun 2026 berlangsung 2–12 September 2026 dan diikuti 29 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Pembukaan resmi dilaksanakan Kamis (3/9/2026) di Gedung SBP dan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Program tersebut merupakan kolaborasi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), dan Kementerian Dalam Negeri. KPPD dirancang untuk memperkuat karakter kepemimpinan daerah, wawasan kebangsaan, kemampuan membaca dinamika strategis, serta kapasitas kepala daerah dalam menerjemahkan tantangan nasional dan global menjadi kebijakan pembangunan di daerah.
Pada saat pembukaan KPPD, Lisa mengatakan program tersebut menjadi kesempatan penting untuk terus belajar dan memperluas perspektif dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di Kota Banjarbaru.
“Kegiatan KPPD ini menjadi kesempatan bagi saya untuk terus belajar, memperluas wawasan dan memperkuat perspektif dalam menjalankan kepemimpinan daerah. Mudah-mudahan seluruh pembelajaran yang diperoleh dapat diterapkan untuk menghadirkan kebijakan yang semakin tepat, inovatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ucap Lisa.
Ia menilai, kepemimpinan daerah membutuhkan kemampuan melihat persoalan secara utuh. Tantangan pemerintah daerah, menurut dia, tidak hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, ekonomi, keamanan, lingkungan hingga perkembangan global.
“Kepemimpinan daerah membutuhkan kemampuan untuk melihat persoalan secara utuh, tidak hanya dari sisi pemerintahan, tetapi juga dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, keamanan, lingkungan, hingga perkembangan global yang dapat memberikan dampak terhadap daerah,” katanya.
Perspektif tersebut mendapat penguatan dalam rangkaian pembelajaran hari ketiga. Peserta diajak memahami bahwa kebijakan di tingkat daerah tidak dapat dilepaskan dari kondisi masyarakat, kepentingan nasional serta perubahan lingkungan strategis.
Pembelajaran diawali dengan materi Bhinneka Tunggal Ika yang disampaikan Eneng Darol Afiah, akademisi dan sosiolog yang juga dikenal dengan nama Neng Dara Affiah.
Eneng Darol Afiah merupakan akademisi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan pernah menjadi Komisioner Komnas Perempuan periode 2010–2014. Latar belakangnya di bidang sosial turut memberikan perspektif dalam pembahasan mengenai kebinekaan dan kohesi sosial.
Materi tersebut menekankan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi dalam menjaga persatuan. Bagi kepala daerah, pemahaman terhadap keberagaman memiliki arti penting karena pemerintah berhadapan langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang, kebutuhan dan kepentingan yang beragam.
Keberagaman tidak hanya perlu diterima sebagai kenyataan sosial, tetapi juga dikelola menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan mendukung pembangunan.
Pembelajaran dilanjutkan dengan materi mengenai menyeimbangkan kepentingan daerah dan kepentingan nasional yang disampaikan Joseph Robert Giri, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Ideologi Lemhannas RI.
Materi tersebut memberikan perspektif mengenai posisi kepala daerah dalam mengelola kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing dengan tetap menempatkan kebijakan daerah dalam kerangka kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memasuki sesi siang, peserta menerima materi Wawasan Nusantara yang disampaikan Ipung Purwadi, Plt. Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI.
Wawasan Nusantara memperluas cara pandang peserta dalam melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Pembangunan daerah tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan dinamika nasional maupun perkembangan lingkungan strategis global.
Pembelajaran kemudian diperdalam melalui ceramah mengenai geopolitik yang disampaikan TB. Ace Hasan Syadzily, Gubernur Lemhannas RI.
Pemahaman geopolitik menjadi penting bagi kepala daerah karena perubahan lingkungan strategis dunia dapat memberikan dampak terhadap daerah. Dinamika ekonomi, investasi, perdagangan, keamanan, teknologi hingga lingkungan dapat memengaruhi arah pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.
Karena itu, kepala daerah perlu memiliki kemampuan membaca perubahan, mengenali potensi dampaknya dan menyiapkan langkah antisipatif.
Rangkaian pembelajaran berikutnya membahas ketahanan nasional dan wawasan nusantara yang disampaikan Lumban Sianipar, Tenaga Profesional Bidang Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara Lemhannas RI.
Para kepala daerah didorong memperkuat ketahanan di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya memperkokoh ketahanan nasional.
Ketahanan daerah tidak hanya menyangkut aspek pertahanan dan keamanan. Stabilitas sosial, ketahanan ekonomi, kondisi lingkungan, kualitas pelayanan publik serta kemampuan pemerintah membangun kepercayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari kekuatan sebuah daerah.
Rangkaian hari ketiga kemudian ditutup dengan materi kewaspadaan nasional yang disampaikan Abdul Chasib, Tenaga Profesional Bidang Geostrategi dan Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI.
Materi tersebut menekankan pentingnya kemampuan pemimpin membaca potensi kerawanan dan perubahan situasi sejak dini.
Kemampuan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif sebelum sebuah persoalan berkembang dan mengganggu stabilitas daerah.
Rangkaian materi pada Sabtu (5/9/2026) memperlihatkan luasnya perspektif yang dibutuhkan seorang kepala daerah.
Kepemimpinan tidak hanya berbicara tentang kemampuan menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga kemampuan memahami masyarakat, menjaga kohesi sosial, membaca perubahan lingkungan strategis dan memperkuat ketahanan daerah.
Bagi Lisa, pembelajaran KPPD menjadi bagian dari proses memperkuat perspektif kepemimpinan untuk diterapkan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Kota Banjarbaru.
KPPD yang berlangsung hingga 12 September 2026 tersebut menjadi ruang bagi para kepala daerah untuk memperkaya wawasan sekaligus mempertajam kemampuan membaca tantangan yang dapat memengaruhi daerah.
Bekal tersebut diharapkan dapat diterjemahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat, inovatif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bagi Banjarbaru, wawasan yang diperoleh dari KPPD menjadi bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan yang mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, menjaga persatuan dan memastikan pembangunan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.(be)
Tidak ada komentar