Indeks Pembangunan Statistik Banjarbaru Raih Nilai 3,11 dengan Predikat Baik
BANJARBARUEMAS.COM – Pemerintah Kota Banjarbaru meraih nilai 3,11 dengan predikat Baik dalam penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2026. Capaian tersebut menjadi gambaran upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola statistik sektoral agar data yang dihasilkan semakin akurat, terpadu, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Nilai tersebut tercantum dalam Keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 1009 Tahun 2026 tertanggal 6 November 2026. Hasil ini sekaligus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data sesuai standar penyelenggaraan statistik.
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurut dia, hasil penilaian itu merupakan buah kerja bersama seluruh perangkat daerah dan pihak terkait dalam membangun tata kelola data di lingkungan pemerintah kota.
“Alhamdulillah, capaian Indeks Pembangunan Statistik Kota Banjarbaru tahun ini memperoleh nilai 3,11 dengan predikat Baik. Tentu ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan pihak terkait. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar didukung data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Lisa.
Perwali Perkuat Tata Kelola Statistik
Salah satu langkah pemerintah kota dalam memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral adalah menerbitkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Regulasi itu mengatur pembagian peran unsur penyelenggara statistik sektoral, mulai dari Sekretariat Satu Data, Pembina Data Statistik, Walidata, Walidata Pendukung, hingga Produsen Data. BPS berperan sebagai Pembina Data Statistik, sedangkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik bertindak sebagai Walidata.
Melalui pengaturan tersebut, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan data sesuai tugas dan kewenangannya. Sementara itu, Walidata bertugas mengoordinasikan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, penyajian, hingga penyebarluasan data yang dihasilkan Produsen Data.
Perwali tersebut juga menetapkan empat tahapan penyelenggaraan statistik sektoral, yakni perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Seluruh tahapan diarahkan agar data yang dihasilkan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, termasuk standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk.
Penguatan tata kelola ini penting karena data tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi pemerintahan. Data yang berkualitas menjadi dasar dalam menyusun perencanaan, menentukan penganggaran, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah.
Kelurahan Didorong Menjadi Produsen Data
Penguatan statistik juga dilakukan hingga tingkat kelurahan. Salah satunya melalui pembinaan Kelurahan Cinta Statistik yang diarahkan untuk membangun Satu Pusat Data Kelurahan atau SAPUTARAN.
Program tersebut mendorong kelurahan agar tidak hanya menjadi penerima program pembangunan, tetapi juga mampu menghasilkan data mikro yang valid dan akurat mengenai kondisi wilayah serta kebutuhan masyarakat.
Melalui pembinaan ini, kelurahan diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengelola data sesuai kondisi di lapangan. Ketersediaan data hingga tingkat wilayah terkecil dapat membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran.
Selain pembinaan di tingkat kelurahan, evaluasi internal terhadap penyelenggaraan statistik sektoral juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas data. Evaluasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan bukti dukung, kesesuaian angka, serta dokumen verifikasi yang disampaikan perangkat daerah sebelum proses penilaian oleh BPS.
Perluas Pemanfaatan Data Pembangunan
Upaya membangun tata kelola data juga didukung sejumlah instrumen, antara lain Rencana Aksi Daerah Satu Data Banjarbaru 2025–2029, Daftar Data Kota Banjarbaru 2026, serta pengembangan Portal Satu Data Banjarbaru dan pemanfaatan E-Walidata SIPD RI.
Melalui Portal Data Kota Banjarbaru, perangkat daerah dan masyarakat dapat mengakses data, metadata, kode referensi, serta jadwal rilis atau pemutakhiran data. Ketentuan dalam Perwali Nomor 21 Tahun 2026 juga mengamanatkan agar data yang disebarluaskan dapat dimanfaatkan secara luas dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Ketersediaan data yang semakin baik diharapkan memudahkan pemerintah dalam melihat kondisi daerah secara lebih utuh. Dengan demikian, kebijakan pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan perkiraan, tetapi bertumpu pada informasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Capaian IPS 2026 dengan nilai 3,11 dan predikat Baik menjadi pijakan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk melanjutkan pembenahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh perangkat daerah konsisten menjaga kualitas data, memperbaruinya secara berkala, serta mengoptimalkan pemanfaatannya dalam setiap proses pengambilan kebijakan.(be)