BANJARBARUEMAS.COM — Dalam upaya memperkuat stabilitas keamanan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi Tim Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Bermasalah Tahun 2025, Rabu (12/11/2025), di Aula Linggangan Intan DPRD Kota Banjarbaru.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mencegah munculnya potensi gangguan sosial yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi daerah.
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Rizana Mirza, SH., M.Kes., mewakili Wali Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, Rizana menegaskan bahwa penanganan premanisme dan ormas bermasalah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat serta pelaku usaha di Banjarbaru,” ujar Rizana.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru, Hidayaturahman, S.Sos., M.Si., Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres), serta perwakilan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru.
Selain unsur Forkopimda, peserta rapat juga melibatkan perwakilan dari Polres Banjarbaru, Kodim 1006, Kejaksaan Negeri, Kemenkumham, Kemenag, Satpol PP, dan perangkat daerah terkait.
Dalam sesi pemaparan, sejumlah narasumber menyoroti dinamika sosial yang tengah berkembang di Banjarbaru. Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi cepat disebut menjadi tantangan tersendiri, karena berpotensi meningkatkan mobilitas kelompok yang tidak terorganisasi secara formal namun memiliki pengaruh sosial di masyarakat.
Premanisme dan ormas bermasalah, menurut Bakesbangpol, sering kali muncul karena lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pendeteksian dini dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dibentuklah Tim Satuan Tugas Terpadu sebagai wadah untuk menyatukan langkah dan strategi penanganan di lapangan.
Melalui forum koordinasi ini, setiap unsur dalam tim Satgas diminta menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pedoman operasional di instansi masing-masing. RAD tersebut akan memuat strategi pencegahan, pola koordinasi penegakan hukum, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi bersama.
Langkah-langkah strategis yang disepakati antara lain:
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarinstansi terkait dalam penanganan premanisme dan ormas bermasalah.
- Menyusun langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap potensi gangguan Kamtibmas.
- Mendorong terciptanya iklim investasi dan dunia usaha yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Banjarbaru.
Rapat koordinasi yang berlangsung tertib dan penuh semangat kebersamaan ini menegaskan komitmen semua pihak dalam mendukung visi Banjarbaru EMAS — Elok, Maju, Amanah, dan Sejahtera.
Sinergi lintas lembaga bukan hanya untuk meredam potensi gangguan sosial, tetapi juga untuk memperkuat fondasi tata kelola kota yang berorientasi pada rasa aman dan kepercayaan publik.
Menutup rapat, Asisten I H. Rizana Mirza menegaskan kembali bahwa hasil rekomendasi dan rencana aksi dari forum ini akan menjadi dasar penguatan kebijakan pemerintah daerah.
Dengan berakhirnya rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap terwujudnya pola kerja terpadu antara unsur pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang stabil, aman, dan berkeadilan.(be)
