BANJARBARUEMAS.COM — Pemerintah Kota Banjarbaru menempatkan efisiensi belanja dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bagian penting dalam arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat memberikan jawaban Pemerintah Kota Banjarbaru atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (16/9/2026).
Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam jawabannya, Lisa menegaskan bahwa belanja daerah harus dikelola secara cermat agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemko Banjarbaru sepakat dengan DPRD untuk melakukan efisiensi pada belanja operasi dan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” ujar Lisa.
Ia menegaskan, setiap pengeluaran anggaran harus dikelola secara cermat, hemat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, persoalan kebencanaan, khususnya karhutla dan kekeringan, turut menjadi perhatian. Pemko Banjarbaru menyatakan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan bencana, mulai dari rehabilitasi kerusakan fisik hingga bantuan bagi masyarakat terdampak.
Kebijakan itu menjadi bagian dari pengalaman pemerintah menghadapi karhutla sepanjang musim kemarau 2026. Penanganan tidak hanya dilakukan ketika api muncul, tetapi diperkuat sejak tahap kesiapsiagaan melalui koordinasi lintas sektor.
Sebelumnya, Lisa memimpin koordinasi bersama Forkopimda hingga menetapkan Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan di Kota Banjarbaru.
Langkah tersebut menjadi dasar penguatan mobilisasi personel dan sumber daya untuk menghadapi ancaman kebakaran serta kekeringan.
Penanganan di lapangan melibatkan BPBD, TNI, Polri, relawan pemadam kebakaran dan masyarakat. Pemerintah juga memperkuat kebutuhan sumber air karena ketersediaan air menjadi salah satu kendala ketika petugas melakukan pemadaman di kawasan yang terdampak.
Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan hidran serta menyiapkan sumber air alternatif, termasuk sumur bor, untuk mendukung kebutuhan pemadaman.
Lisa juga turun langsung menemui relawan di kawasan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang. Selain memberikan dukungan kepada petugas yang bekerja di lapangan, ia mengingatkan agar keselamatan menjadi perhatian utama.
“Pesan Ibu, untuk seluruh petugas relawan di lapangan, tetap menggunakan APD saat melaksanakan pemadaman karhutla. Gunakan masker dan alat perlengkapan lainnya,” kata Lisa.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap para relawan yang terus terlibat dalam penanganan karhutla.
“Ulun atas nama pribadi juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya buat seluruh relawan yang telah berkolaborasi, bersinergi, gotong royong untuk memadamkan karhutla di Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Penanganan karhutla kemudian diperluas pada dampak yang ditimbulkan kabut asap.
Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan memperkuat pelayanan kesehatan, distribusi masker dan menyediakan Rumah Oksigen bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Ketika kualitas udara memburuk, pemerintah juga mengambil langkah perlindungan di sektor pendidikan dengan menyesuaikan aktivitas sekolah dan membatasi kegiatan di luar ruangan.
Pada saat yang sama, kekeringan yang berlangsung bersamaan dengan karhutla membuat kebutuhan air bersih masyarakat ikut meningkat. Pemerintah melalui BPBD menyalurkan air bersih ke sejumlah kawasan yang terdampak kemarau.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan dalam beberapa lapis, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, penguatan sumber air, perlindungan relawan hingga penanganan dampak kesehatan dan kekeringan.
Sementara untuk pembangunan 2027, Pemko Banjarbaru memfokuskan kebijakan pada pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan ketahanan sosial serta penurunan prevalensi stunting secara terintegrasi melalui perangkat daerah dan peran aktif Posyandu.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah juga menyiapkan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
Langkah intensifikasi dilakukan melalui pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. Sementara ekstensifikasi diarahkan untuk menggali potensi wajib pajak dan objek pajak yang belum terdata secara optimal.
Lisa kembali mengingatkan bahwa pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, kelompok tani dan pelaku usaha memiliki peran penting untuk mencegah munculnya titik api.
“Kepada seluruh masyarakat, kelompok tani, dan pelaku usaha diharapkan agar tidak melakukan perluasan lahan dengan cara membakar, untuk mencegah bencana asap yang dapat mengganggu kesehatan dan perekonomian daerah,” kata Lisa.
Pesan tersebut menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla sejak sumbernya.
Sebab, ketika kebakaran meluas, dampaknya tidak berhenti pada lahan yang terbakar, tetapi dapat merembet menjadi persoalan kesehatan, pendidikan, kebutuhan air, keselamatan petugas hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui APBD 2027, Pemko Banjarbaru berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran, keberlanjutan pembangunan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Bagi pemerintah daerah, pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan pada 2026 menjadi pelajaran penting bahwa penanganan bencana membutuhkan perencanaan yang matang, dukungan anggaran, kesiapan personel dan peralatan, koordinasi lintas sektor serta keterlibatan masyarakat.
Di tengah tuntutan efisiensi fiskal, pesan yang disampaikan Lisa dalam rapat paripurna itu menjadi jelas: setiap belanja daerah harus tepat sasaran, sementara kemampuan pemerintah melindungi masyarakat dan merespons bencana tetap harus dijaga.(be)
212
Tidak ada komentar