BANJARBARUEMAS.COM – Di Platinum Hotel & Convention Hall Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026, nama Kota Banjarbaru disebut di antara jajaran kepala daerah terbaik se-Indonesia. Kota yang kini menyandang status sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan itu dinobatkan sebagai penerima Penghargaan Terbaik I kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Kelompok Kota Regional Kalimantan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Bagi Banjarbaru, penghargaan tersebut menjadi penanda bahwa di tengah tekanan efisiensi anggaran dan ketidakpastian ekonomi nasional, sebuah kota tetap mampu menjaga fokus pembangunan pada hal yang paling mendasar: manusia.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, Banjarbaru sedang menulis arah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakatnya. Jalan kota boleh dibangun, taman boleh dipercantik, dan pusat ekonomi boleh dikembangkan. Namun yang lebih utama, menurut arah kebijakan yang kini terlihat di Banjarbaru, adalah memastikan anak-anak tumbuh sehat dan keluarga miskin tidak tertinggal.
Menjelang satu tahun kepemimpinannya, Lisa Halaby membawa Banjarbaru memasuki babak baru pembangunan sosial yang lebih terasa dekat dengan warga.
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri bukan penghargaan biasa. Penilaiannya dilakukan secara ketat melalui indikator berbasis kinerja dan hasil nyata di lapangan. Pemerintah pusat menilai empat dimensi utama pembangunan daerah, yakni penurunan pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing atau tata kelola pemerintahan inovatif.
Khusus pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, bobot penilaian bahkan sangat menekankan capaian konkret: 55 persen untuk pengentasan kemiskinan dan 45 persen untuk percepatan penurunan stunting.
Artinya, penghargaan itu tidak bisa diraih hanya dengan laporan yang rapi. Ia harus dibuktikan dengan angka yang bergerak, program yang hidup, dan masyarakat yang benar-benar merasakan perubahan.
Banjarbaru menunjukkan tanda-tanda itu.
Data menunjukkan angka kemiskinan Kota Banjarbaru pada 2025 berada di angka 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,79 persen. Di tengah banyak daerah yang masih berjuang menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pasca penyesuaian fiskal nasional, penurunan ini menjadi capaian penting.
Namun statistik itu hanya bagian kecil dari cerita besar yang sedang dibangun.
Di balik angka tersebut, ada rangkaian kebijakan sosial yang bergerak hingga lapisan paling bawah masyarakat. Pemerintah Kota Banjarbaru memperluas bantuan bagi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mulai dari lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, hingga warga miskin yang belum tersentuh bantuan pusat.
Melalui Dinas Sosial, bantuan pangan terus diperluas. Tahun 2025 tercatat sebanyak 195 lansia menerima bantuan. Memasuki triwulan pertama 2026, jumlah itu meningkat menjadi 203 lansia. Pemerintah kota juga membantu penyandang disabilitas yang selama ini belum mendapatkan perlindungan bantuan reguler.
Tidak berhenti di sana, Banjarbaru juga mulai memperkuat jaring perlindungan kesehatan sosial. Sedikitnya 65 lansia kini mendapat layanan BPJS yang iurannya dibayarkan pemerintah kota. Bahkan, bagi lansia yang tidak memiliki tempat tinggal, Pemkot Banjarbaru menanggung biaya sewa rumah sebesar Rp500 ribu per bulan untuk 18 penerima manfaat.
Program-program seperti ini mungkin tidak selalu tampil sebagai proyek besar yang mudah menarik perhatian. Namun justru di situlah makna sebuah pemerintahan sosial diuji, yakni ketika pemerintah mampu hadir dan memberi perhatian nyata kepada warga yang paling membutuhkan.
Pendekatan kepemimpinan Lisa Halaby terlihat jelas dalam cara ia memilih hadir langsung di tengah masyarakat.
Ia datang ke kecamatan-kecamatan, menyerahkan bantuan sembako kepada janda, lansia, dan keluarga kurang mampu. Tetapi kehadirannya bukan hanya tentang distribusi bantuan. Ia membangun komunikasi sosial yang memberi pesan bahwa pemerintah tidak boleh berjarak dengan rakyatnya.
“Kami pemerintah Kota Banjarbaru sebagai abdi dan pelayan masyarakat berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Banjarbaru,” ujarnya dalam salah satu kegiatan.
Kalimat itu sederhana, tetapi mencerminkan arah kepemimpinan yang mulai terasa di Banjarbaru: pemerintahan yang lebih membumi, lebih dekat, dan lebih responsif terhadap persoalan warga.
Pendekatan serupa juga tampak dalam penanganan stunting.
Di banyak daerah, stunting masih sering dipahami sebatas urusan kesehatan balita. Namun di Banjarbaru, isu stunting mulai diposisikan sebagai agenda pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Dalam Pra-Musrenbang Tematik Stunting Kota Banjarbaru Tahun 2026 di Aula Gawi Sabarataan, Lisa Halaby menegaskan bahwa mencegah stunting berarti menjaga masa depan kota.
Menurutnya, generasi sehat adalah fondasi ketahanan sumber daya manusia Banjarbaru di masa depan. Karena itu, penanganannya tidak boleh parsial.
Pemerintah kota kemudian mendorong keterlibatan lintas sektor: tenaga kesehatan, kader posyandu, TP PKK, sekolah, hingga masyarakat. Fokusnya bukan hanya intervensi medis, tetapi juga pola asuh, kebersihan lingkungan, sanitasi, edukasi keluarga, dan pemenuhan gizi rumah tangga.
Dari sinilah terlihat bahwa pembangunan manusia di Banjarbaru mulai dibangun dari unit terkecil: keluarga.
Gerakan mengaktifkan kembali Posyandu menjadi salah satu contoh penting. Bersama Ketua TP PKK Banjarbaru, H. Riyandi Hidayat, pemerintah kota mendorong Posyandu kembali hidup sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat.
Posyandu didorong buka setiap bulan dengan minimal lima kader aktif, melayani seluruh siklus hidup warga mulai ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lansia.
“Melalui Gerakan Aktifkan Posyandu ini, kita ingin menghidupkan kembali semangat gotong royong, kepedulian, dan partisipasi aktif semua pihak,” ujar Riyandi.
Sementara itu, Lisa Halaby juga mendorong pelaksanaan Kelas Ibu Balita sebagai ruang edukatif bagi para ibu dalam memahami gizi, pengasuhan, dan tumbuh kembang anak.
“Orang tua terutama ibu memiliki peran penting dalam masa emas pertumbuhan anak,” kata Lisa.
Bagi Banjarbaru, stunting tidak lagi dilihat sekadar angka prevalensi. Ia dipahami sebagai cermin kualitas masa depan kota.
Karena itu, penghargaan yang diterima Banjarbaru menjadi terasa penting bukan hanya karena prestisenya, tetapi juga karena dampak lanjutannya. Sebagai daerah berprestasi, Banjarbaru berpeluang memperoleh insentif fiskal hingga Rp3 miliar dari pemerintah pusat.
Di tengah efisiensi anggaran daerah yang sedang berlangsung di berbagai sektor pemerintahan, dana insentif itu menjadi sangat strategis.
Insentif fiskal tersebut memang dirancang pemerintah pusat sebagai bentuk penghargaan bagi daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan stunting, menghapus kemiskinan ekstrem, serta memperkuat pelayanan dasar publik.
Dana itu diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang belum sepenuhnya tercover APBD reguler, seperti intervensi gizi, penanganan balita gizi buruk, penguatan sanitasi, hingga program pemberdayaan keluarga miskin.
Bagi Banjarbaru, tambahan fiskal ini seperti oksigen baru di tengah ruang anggaran yang semakin sempit.
Karena pembangunan sosial membutuhkan kesinambungan. Program kemiskinan dan stunting tidak bisa berjalan setahun-dua tahun lalu berhenti. Ia membutuhkan keberlanjutan, kedisiplinan anggaran, dan kepemimpinan yang konsisten.
Di sinilah kepemimpinan Wali Kota Lisa mulai menemukan momentumnya.
Ia tidak hanya membawa slogan “Banjarbaru EMAS” — Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera — sebagai narasi politik. Tetapi perlahan mencoba menerjemahkannya ke dalam program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
Diantaranya, ada Banjarbaru Charity yang fokus pada bantuan kemanusiaan, bantuan rumah tidak layak huni, perlengkapan sekolah keluarga miskin, hingga insentif sosial. Ada pula Banjarbaru Business Incubator yang diarahkan membangun sentra UMKM dan ruang kreatif warga agar masyarakat memiliki peluang ekonomi yang lebih kuat.
Dalam berbagai kesempatan, Lisa juga terus menegaskan arah kepemimpinannya.
“Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas bersama seluruh elemen masyarakat dalam menyempurnakan metamorfosis Banjarbaru menuju visi besar Banjarbaru Emas: Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera,” katanya.
Pernyataan itu kini mulai menemukan relevansinya.
Sebab pembangunan yang sedang dijalankan Banjarbaru bukan hanya tentang membangun kota yang nyaman, tetapi juga kota yang berusaha memastikan tidak ada warganya tertinggal terlalu jauh.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebelumnya menyebut penghargaan kinerja daerah ini sebagai upaya membangun iklim kompetitif antar daerah secara sehat. Kepala daerah didorong berlomba menghadirkan kebijakan yang efektif, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Banjarbaru kini menjadi salah satu contoh bahwa kompetisi itu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata.
Tentu pekerjaan rumah masih panjang. Tantangan ekonomi nasional masih dinamis. Kemiskinan belum sepenuhnya hilang. Stunting membutuhkan konsistensi lintas generasi. Namun penghargaan ini memberi satu penegasan penting: Banjarbaru sedang berada di jalur pembangunan yang berpihak pada manusianya.
Dan bagi warga Banjarbaru, capaian ini layak menjadi kebanggaan bersama.
Capaian ini menjadi pijakan untuk memperkuat langkah ke depan, memastikan setiap program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Lisa menegaskan bahwa penghargaan tersebut dipersembahkan untuk seluruh warga Banjarbaru yang selama ini ikut menjaga semangat gotong royong dan mendukung pembangunan kota. Menurutnya, capaian itu tidak lahir dari kerja pemerintah semata, melainkan hasil kolaborasi dan kepedulian bersama, mulai dari tingkat RT, RW, LPM, lurah, camat, kader posyandu, tenaga kesehatan, hingga seluruh unsur masyarakat yang terus bergerak membantu penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di lingkungan masing-masing.
Lisa menilai keberhasilan pembangunan sosial hanya dapat tercapai apabila seluruh elemen kota berjalan bersama dan saling menguatkan. Karena itu, penghargaan tersebut menjadi simbol kerja kolektif warga Banjarbaru dalam menjaga masa depan generasi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Banjarbaru. Kami akan terus bekerja memastikan setiap anak tumbuh sehat dan setiap keluarga merasakan peningkatan kesejahteraan. Ini bukan akhir, melainkan penguat komitmen kami untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan dan berkelanjutan,” tuturnya.(be)
