SERI ISLAND OF INTEGRITY
Seri 2: Kepemimpinan yang Menanamkan Integritas
BANJARBARUEMAS.COM — Setiap organisasi memiliki aturan. Hampir semua institusi memiliki standar operasional, kode etik, dan sistem pengawasan. Namun tidak semua organisasi berhasil membangun budaya integritas.
Perbedaannya sering kali terletak pada satu hal: kepemimpinan.
Sistem dapat mengatur cara bekerja, tetapi kepemimpinan membentuk cara berpikir. Regulasi mampu mengendalikan perilaku, tetapi keteladanan menumbuhkan keyakinan. Di situlah sebuah budaya mulai terbentuk, bukan karena rasa takut terhadap sanksi, melainkan karena tumbuhnya kesadaran untuk melakukan hal yang benar.
Dalam birokrasi, perubahan yang paling sulit bukanlah mengganti prosedur atau menyusun regulasi baru. Perubahan yang paling menantang adalah mengubah cara pandang aparatur terhadap amanah yang diembannya. Ketika jabatan tidak lagi dipandang sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk melayani, di situlah reformasi birokrasi mulai menemukan arah yang sesungguhnya.
Kesadaran itu pula yang terus diperkuat di Kota Banjarbaru.
Dalam berbagai kesempatan, Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, secara konsisten menempatkan penguatan integritas sebagai salah satu fondasi penyelenggaraan pemerintahan. Setiap arahan dan pembinaan kepada aparatur sipil negara tidak hanya berbicara mengenai target kinerja, percepatan program, atau disiplin kerja, tetapi juga mengingatkan bahwa kualitas birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh kualitas karakter orang-orang yang menjalankannya.
Bagi Lisa, birokrasi yang profesional bukan sekadar birokrasi yang bekerja cepat. Birokrasi yang profesional adalah birokrasi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
Pandangan tersebut menjadi penting karena tantangan birokrasi modern tidak lagi sebatas menghadirkan pelayanan yang efisien. Masyarakat kini menuntut pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga berintegritas. Mereka ingin dilayani tanpa diskriminasi, memperoleh kepastian, serta merasakan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan aturan, bukan kepentingan.
Karena itu, penguatan integritas tidak diposisikan sebagai agenda yang berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari budaya kerja yang terus ditanamkan kepada seluruh aparatur. Setiap pegawai didorong untuk memahami bahwa keberhasilan sebuah organisasi bukan hanya diukur dari tercapainya indikator kinerja, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Dalam perspektif inilah, kepemimpinan tidak berhenti pada fungsi mengarahkan pekerjaan. Kepemimpinan menjadi proses membangun budaya.
Budaya untuk bekerja secara profesional.
Budaya untuk terbuka terhadap pengawasan.
Budaya untuk berani menolak penyimpangan.
Dan yang terpenting, budaya untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Budaya seperti itu tidak pernah lahir secara instan. Ia dibangun melalui keteladanan yang dilakukan secara terus-menerus. Ketika seorang pemimpin konsisten menyampaikan pesan yang sama, memperlihatkan komitmen yang sama, dan mendorong nilai yang sama dalam setiap kesempatan, perlahan nilai tersebut berubah menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itulah lahir karakter organisasi.
Inilah esensi dari Island of Integrity.
Ia bukan sekadar kawasan birokrasi yang bebas dari korupsi. Lebih dari itu, ia merupakan ruang yang membentuk cara berpikir, cara bekerja, dan cara melayani. Ruang di mana integritas tidak lagi dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadi identitas setiap aparatur.
Dalam konteks tersebut, membangun Island of Integrity berarti membangun manusia sebelum membangun sistem. Sebab sistem yang baik hanya akan berjalan apabila dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menjaga amanah.
Perjalanan menuju budaya seperti itulah yang terus diupayakan di Banjarbaru. Penguatan integritas tidak berhenti pada pembinaan aparatur, tetapi diterjemahkan ke dalam pembenahan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan reformasi birokrasi di setiap perangkat daerah.
Komitmen tersebut kemudian mulai menunjukkan hasil. Di sejumlah unit pelayanan, budaya integritas tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi mulai hadir dalam praktik pelayanan sehari-hari. Salah satu buktinya terlihat dari keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru meraih Predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Namun penghargaan hanyalah penanda dari sebuah perjalanan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai itu terus hidup dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.(be)
Bersambung ke Seri 3: Island of Integrity, Ketika Regulasi Menjadi Budaya Organisasi
Tidak ada komentar