Banjarbaru Raih Penghargaan UHC Nasional, Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby Tegaskan Akses Kesehatan Warga Tanpa Pengecualian

waktu baca 2 menit
Rabu, 28 Jan 2026 05:29 373 Banjarbaru Emas 2

BANJARBARUEMAS.COM — Upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata dan inklusif kembali membuahkan hasil membanggakan di tingkat nasional. Kota Banjarbaru berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 Kategori Madya, setelah melampaui target nasional cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar minimal 95 persen dari total penduduk.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, dalam rangkaian Deklarasi dan Pencanangan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Acara ini menjadi forum strategis nasional yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan agenda pembangunan manusia, khususnya di sektor kesehatan dan perlindungan sosial.

Kehadiran Wali Kota Lisa dalam forum nasional itu menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, memperoleh perlindungan kesehatan yang layak. Banjarbaru tercatat kembali menerima apresiasi nasional setelah berhasil meningkatkan status pencapaian UHC-nya, naik satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pencapaian UHC ini bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan manifestasi dari janji pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi warga Banjarbaru yang kesulitan mengakses layanan kesehatan atau medis karena kendala biaya,” ujar Erna Lisa Halaby usai menerima penghargaan.

Menurut dia, komitmen terhadap UHC akan terus diperkuat melalui kebijakan pembiayaan kesehatan daerah, integrasi data kependudukan, serta perluasan kepesertaan masyarakat rentan. Pemerintah Kota Banjarbaru juga berkomitmen menjaga keberlanjutan kepesertaan aktif agar manfaat JKN benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam UHC Awards, Kategori Madya diberikan kepada pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kepesertaan JKN di atas 95 persen dari total penduduk. Selain cakupan kepesertaan, indikator penilaian mencakup tingkat keaktifan peserta yang cukup tinggi, meskipun belum mencapai ambang batas kategori “Utama” yang mensyaratkan keaktifan minimal 80 persen secara konsisten. Daerah penerima kategori ini juga telah menerapkan skema non cut-off, yakni pendaftaran JKN yang langsung aktif tanpa masa tunggu bagi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Acara nasional tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam membangun sistem kesehatan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.(be)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA