BANJARBARUEMAS.COM — Upaya memperkuat pembangunan yang inklusif dan responsif gender kembali ditegaskan Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025. Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) ini berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Selasa (02/12/2025).
Rapat dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, H. Marhain Rahman, mewakili Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby. Dalam sambutannya, Marhain menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar instrumen administratif, melainkan strategi pembangunan yang wajib diintegrasikan dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.
“Pengarusutamaan gender harus menjadi bagian struktural dari cara kita membangun kota. PUG memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan secara setara,” ujarnya.
Menurut Marhain, Pokja PUG memegang peran strategis sebagai motor harmonisasi kebijakan antar-perangkat daerah. Salah satu tugas pentingnya ialah menyusun rencana kerja lima tahunan dan tahunan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pokja PUG. Dokumen ini, tegasnya, menjadi pedoman lintas instansi untuk memastikan pembangunan Banjarbaru bergerak dalam satu arah: inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap warga Banjarbaru—tanpa kecuali—memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, berdaya, dan mendapatkan layanan publik yang adil,” kata Marhain.
Rakor menghadirkan narasumber dari Fasilitator Pengarusutamaan Gender Provinsi Kalimantan Selatan serta akademisi, Dr. Nurhikmah, Dosen Program Studi Pendidikan Guru. Hadir pula Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi (Bapperida) Kota Banjarbaru yang memaparkan arah penyelarasan kebijakan berbasis analisis gender.
Pembahasan difokuskan pada evaluasi capaian PUG tahun sebelumnya dan penyusunan rencana kerja Pokja 2026. Sejumlah isu strategis mencakup penguatan data terpilah, peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah, serta integrasi analisis gender dalam perencanaan penganggaran daerah.
Pemerintah Kota Banjarbaru berharap rakor ini menjadi momentum memperteguh komitmen kolaboratif antar-instansi. Dengan pemahaman yang lebih utuh mengenai pentingnya perspektif gender dalam pembangunan, Banjarbaru menargetkan terciptanya tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Melalui sinergi Pokja PUG 2025, Banjarbaru menegaskan langkahnya menuju kota yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial—sejalan dengan arah pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat pertumbuhan.(be)
