BANJARBARUEMAS.COM — Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital tata kelola keuangan daerah. Hal ini disampaikan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby setelah menghadiri High Level Meeting dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) wilayah Kalimantan Selatan di Bali, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalsel Muhidin, Ketua TP PKK Provinsi Fathul Jannah Muhidin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, serta unsur Forkopimda dan Danlanud Syamsudin Noor. Forum strategis ini menjadi sarana memperkuat koordinasi dan sinergi antardaerah dalam memperluas implementasi transaksi keuangan berbasis digital di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Dalam arahannya, Wali Kota Lisa menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan strategis dalam membangun pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pelayanan publik.
“Pemerintah Kota Banjarbaru terus berperan aktif mendukung program digitalisasi daerah yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia dan OJK. Kami berkomitmen memperkuat sistem keuangan daerah berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Lisa.
Lebih lanjut, Lisa menilai bahwa digitalisasi keuangan daerah tidak hanya mempercepat layanan publik, tetapi juga menjadi pondasi dalam menciptakan ekosistem fiskal yang lebih sehat dan terpercaya.
“Langkah nyata Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan modern. Semoga melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor ini, transformasi digital di Kalimantan Selatan semakin kuat — membawa pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ucap Wali Kota Lisa.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal perubahan budaya kerja birokrasi menuju pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif.
“Momentum ini harus menjadi penguat solidaritas seluruh daerah di Kalimantan Selatan dalam mendorong transformasi digital yang berkelanjutan,” tambahnya.
Langkah yang ditempuh Banjarbaru sejalan dengan visi Banjarbaru Emas, yang menempatkan efisiensi, inovasi, dan integritas sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengimplementasikan berbagai inisiatif digital seperti pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik, sistem e-budgeting, serta optimalisasi layanan publik berbasis aplikasi.
Keberadaan TP2DD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi instrumen penting dalam menyinergikan kebijakan fiskal daerah dengan arah transformasi ekonomi digital nasional. Selain memperkuat penerimaan daerah, digitalisasi transaksi juga diharapkan mampu menekan kebocoran anggaran dan mempercepat layanan publik yang akurat serta akuntabel.
High Level Meeting TP2DD di Bali adalah simbol kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang cerdas dan berkelanjutan.
Dengan semangat tersebut, Banjarbaru menegaskan diri sebagai kota yang siap menghadapi era pemerintahan digital — pemerintahan yang cerdas dalam sistem, bersih dalam pengelolaan, dan berkeadaban dalam melayani.(be)
