BANJARBARUEMAS.COM — Pemerintah Kota Banjarbaru dinilai layak meraih Penghargaan Terbaik I kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Kelompok Kota Regional Kalimantan tahun 2026 karena melalui proses penilaian ketat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penilaian dilakukan secara objektif dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian/lembaga terkait tanpa intervensi, mulai dari efektivitas program, layanan hingga tingkat kelurahan, hingga capaian penurunan stunting dan kemiskinan.
Di balik penghargaan tersebut, terdapat kerja panjang lintas sektor yang dibangun secara sistematis, terukur, dan konsisten hingga menyentuh tingkat keluarga. Pemerintah Kota Banjarbaru dinilai berhasil membangun model penanganan stunting dan kemiskinan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Kepala DP3APMP2KB Kota Banjarbaru, Hj. Erma Epiyana Hartati menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari kuatnya kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby yang menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama pemerintahan.
Menurut Erma, Wali Kota Lisa tidak hanya berperan sebagai kepala daerah yang memberikan arahan, tetapi turun langsung mengawal arah kebijakan percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan secara terintegrasi.
“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan Ibu Wali Kota sangat kuat dalam membangun koordinasi lintas sektor.
Beliau memiliki perhatian yang sangat serius terhadap pembangunan manusia, khususnya penanganan stunting dan kemiskinan,” ujar Erma, Kamis (7/5/2026).
Menurut Erma, sejak awal kepemimpinan, isu stunting dan kemiskinan ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.
Hal itu terlihat dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, keterlibatan aktif kecamatan dan kelurahan, penguatan kader lapangan, hingga pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan stunting.
“Beliau selalu menekankan bahwa persoalan stunting dan kemiskinan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Semua SKPD harus bergerak bersama dan saling terhubung,” katanya.
Erma mengatakan, salah satu kekuatan kepemimpinan Wali Kota Lisa adalah konsistensinya memastikan program pemerintah benar-benar berjalan hingga level masyarakat.
Menurut dia, wali kota secara rutin meminta evaluasi perkembangan program penurunan stunting dan kemiskinan, termasuk capaian intervensi di tingkat kelurahan.
“Beliau tidak hanya melihat laporan di atas meja, tetapi juga ingin memastikan intervensi benar-benar menyentuh keluarga sasaran,” ujar Erma.
Komitmen tersebut salah satunya terlihat melalui pelaksanaan Pra Musrenbang Tematik Stunting 2026 yang mempertemukan 86 pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyusun strategi percepatan penurunan stunting secara terpadu.
Forum tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah, TP PKK, akademisi, tenaga kesehatan, penyuluh KB, kader Posyandu, hingga unsur dunia usaha.
“Ini menunjukkan bahwa Ibu Wali Kota memandang pembangunan manusia harus dibangun melalui kolaborasi besar dan keterlibatan seluruh elemen,” katanya.
Erma menjelaskan, capaian Banjarbaru terlihat jelas dari data penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kota Banjarbaru pada 2020 berada di angka 4,01 persen dan sempat meningkat menjadi 4,40 persen pada 2021 akibat dampak pandemi Covid-19.
Namun setelah itu, angka kemiskinan terus mengalami penurunan menjadi 4,17 persen pada 2022, turun lagi menjadi 3,92 persen pada 2023, hingga mencapai 3,79 persen pada 2024.
Angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di angka 4,02 persen maupun nasional sebesar 8,57 persen.
Jumlah penduduk miskin Banjarbaru tahun 2024 tercatat sebanyak 11.065 jiwa dengan garis kemiskinan Rp 781.899 per kapita per bulan.
Menurut Erma, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan penguatan ekonomi keluarga yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Salah satunya melalui program UPPKA yang fokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya kaum perempuan.
Kelompok-kelompok UPPKA di berbagai wilayah mengembangkan usaha makanan olahan rumahan seperti rengginang, peyek, sambal petai, keripik, dan berbagai produk usaha mikro lainnya.
“Beliau selalu mendorong agar program pemberdayaan keluarga tidak berhenti pada bantuan, tetapi harus mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” kata Erma.
Di sektor stunting, Banjarbaru juga dinilai berhasil membangun pola intervensi yang menyentuh akar persoalan.
Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting Banjarbaru berada di angka 19 persen pada 2021 dan meningkat menjadi 22,1 persen pada 2022.
Namun setelah dilakukan penguatan intervensi lintas sektor, angka tersebut turun signifikan menjadi 12,4 persen pada 2023.
Sementara pada 2024 prevalensi stunting tercatat sebesar 15,4 persen yang terdiri dari 1,9 persen kategori severely stunting dan 13,5 persen kategori stunting sedang.
Menurut Erma, kenaikan pada 2024 lebih disebabkan adanya perubahan konsep dan definisi penghitungan dalam SSGI.
“Tahun 2024 terdapat perubahan konsep penghitungan severely stunting dan stunting sehingga memengaruhi hasil prevalensi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat berbagai program intervensi sensitif yang menyasar penyebab utama stunting, seperti pola asuh keluarga, kesehatan reproduksi, sanitasi, dan ketahanan ekonomi.
Program tersebut antara lain melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT), edukasi kesehatan reproduksi remaja, pencegahan perkawinan usia anak, pendampingan ibu hamil, hingga edukasi keluarga terkait pola makan bergizi seimbang.
Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Banjarbaru mengerahkan 498 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh kelurahan.
Tim yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB itu menjadi ujung tombak pendampingan keluarga berisiko stunting.
Mereka melakukan kunjungan rumah, pemantauan ibu hamil, edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, hingga memastikan keluarga mendapatkan akses layanan kesehatan dan bantuan sosial.
Menurut Erma, keberadaan TPK menjadi salah satu kekuatan utama Banjarbaru dalam menekan risiko munculnya kasus stunting baru.
Selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru juga memperkuat program GENTING yang melibatkan ASN, organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat sebagai orang tua asuh keluarga berisiko stunting.
Sepanjang 2025, sebanyak 48 sasaran menerima bantuan GENTING berupa makanan bergizi, susu, edukasi gizi, sanitasi, hingga bedah rumah dengan total bantuan mencapai Rp 141,7 juta.
Menurut Erma, penghargaan tingkat regional Kalimantan tersebut menjadi pengakuan bahwa arah pembangunan Pemerintah Kota Banjarbaru berada di jalur yang tepat.
Ia menilai, penghargaan itu layak diterima karena Banjarbaru berhasil membangun sistem kerja kolaboratif yang nyata dan terukur.
“Ini bukan keberhasilan satu dinas atau satu program saja. Ini hasil kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh kekuatan pemerintah dan masyarakat dalam tujuan yang sama,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kota Banjarbaru menargetkan prevalensi stunting berada di bawah standar nasional sebesar 14 persen hingga akhir 2026.
Berbagai program penguatan keluarga, pelayanan KB, pemberdayaan ekonomi masyarakat, edukasi remaja, hingga pendampingan keluarga berisiko stunting akan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut.(be)
