BANJARBARUEMAS.COM – Di balik meja kerja yang sederhana di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM), selembar karton bertuliskan tangan justru menjadi pusat perhatian. Isinya bukan rumus epidemiologi, bukan grafik kesehatan masyarakat, melainkan peta perjalanan manusia lintas alam: alam ruh—tanpa batas waktu; alam rahim—sembilan bulan; alam dunia—kurang lebih seratus tahun; alam barzah—tanpa batas waktu; dan akhirnya alam akhirat—tanpa batas waktu. Di dinding samping kaan meja kerjanya, sebuah foto Prof. Husaini mengenakan jubah Guru Besar tergantung tenang, diapit sertifikat pemateri dari Mesir dan Singapura—penanda pengakuan akademik lintas negara. Namun tepat di bawah foto itu, tertera sebuah kalimat pendek yang ditujukan bukan untuk tamu yang datang, melainkan untuk dirinya sendiri: “Kullu nafsin dzāiqotul maut.”
Tulisan itu menjadi pengingat sunyi bagi Prof. Dr. Husaini, SKM, M.Kes—guru besar Kesehatan Masyarakat—bahwa ilmu setinggi apa pun tetap harus tunduk pada kesadaran akhir tentang ke mana manusia akan kembali. “Seluas dan sehebat apa pun ilmu kita tentang dunia,” ujarnya pelan, “tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur: man rabbuka.”
Tak mengherankan bila ruang kerjanya lebih kental nuansa spiritual dibandingkan akademik. Di belakang mejanya berjajar kitab-kitab klasik: Sabilal Muhtadin, Shahih Imam Abu Daud, kitab-kitab hadis, hingga tafsir Imam Syafi’i. Buku ilmiah tetap ada, namun tak lagi dominan. Bagi Husaini, ilmu dan iman bukan dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua sayap yang harus seimbang agar pengabdian tidak kehilangan arah.
Jejak Keluarga dan Beban Seorang Hakim
Kesadaran spiritual itu bukan muncul tiba-tiba. Ia berakar kuat dari rumah. Orang tua Husaini pernah ditunjuk menjadi seorang qadi—sebuah posisi yang sangat penting dalam peradaban Islam klasik. Qadi bukan sekadar pejabat administratif, melainkan hakim syariah dengan yurisdiksi luas: mengadili perkara perdata, pidana, hingga persoalan sosial berdasarkan hukum Islam.
Namun jabatan mulia itu juga menyimpan beban moral yang berat. Dalam tradisi Islam, hakim digambarkan “seolah satu kakinya berada di surga dan satu kakinya berdiri di neraka”—karena satu keputusan yang keliru bisa menyeretnya pada pertanggungjawaban berat di akhirat. Atas pertimbangan itu, orang tua Husaini memilih meninggalkan jabatan tersebut.
Keputusan itulah yang diam-diam membentuk cara pandang Husaini tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan amanah. Ia tumbuh dengan kesadaran bahwa jabatan—baik sebagai hakim, akademisi, maupun pejabat sosial—bukanlah tujuan, melainkan ujian.
Ironisnya, Husaini muda justru tidak diarahkan menjadi dosen. Orang tuanya berharap ia tumbuh menjadi ulama. “Menjadi dosen itu sebenarnya bukan pilihan hidup saya,” akunya. Namun garis tangan berbicara lain. Jalan hidup membawanya ke dunia akademik, hingga akhirnya menjadi guru besar Kesehatan Masyarakat ULM. Sebuah capaian tertinggi dalam dunia ilmu—yang justru membuatnya semakin rendah hati di hadapan kehidupan.
Banjarbaru dalam Ingatan dan Pengabdian
Kecintaan Prof. Husaini pada Banjarbaru bukan retorika. Ia bersifat personal dan historis. Sejak 1985, ia telah menetap dan menyaksikan kota ini tumbuh. “Dulu, Banjarbaru masih hutan di beberapa sudutnya,” kenangnya. Dari kota kecil yang sunyi, Banjarbaru menjelma menjadi pusat pemerintahan dan bagian dari wajah baru Kalimantan Selatan.
“Pikiran-pikiran saya saat ini tercurahkan semua untuk kemajuan Banjarbaru,” katanya. Itulah sebabnya, meski telah mencapai puncak akademik, Prof. Husaini tetap bersedia mengabdikan diri sebagai Staf Ahli Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru. Atas permintaan langsung Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, ia diminta turut membantu dan memberi arah pemikiran dalam refleksi TP PKK dan Posyandu tahun 2025—sebuah kerja sunyi yang baginya bukan sekadar tugas kelembagaan, melainkan panggilan moral untuk kota yang telah ia cintai sejak puluhan tahun lalu.
Capaian Substansial yang Tak Selalu Terlihat
Dalam refleksi akhir tahun ini, Prof. Husaini menilai capaian TP PKK dan Posyandu Banjarbaru tidak semata diukur dari angka-angka. Dari 179 Posyandu yang tercatat aktif, beberapa berhasil meraih penghargaan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dalam lima bulan terakhir. Namun, menurutnya, capaian paling substansial justru terletak pada perubahan paradigma.
Posyandu kini tidak lagi dipahami semata sebagai layanan kesehatan ibu dan anak. Melalui transformasi Posyandu enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), layanan diperluas mencakup pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga aspek hukum dan administrasi kependudukan.
“Ini terus disosialisasikan dan dijalankan oleh Tim Pembina Posyandu tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan,” jelas Husaini. Koordinasi lintas SKPD dan pemangku kepentingan diperkuat, salah satunya melalui inovasi hotline Posyandu enam bidang SPM yang aktif 24 jam.
Posyandu Tanpa Dinding: Paradigma Baru
Dari seluruh inovasi itu, konsep Posyandu Tanpa Dinding menjadi benang merah refleksi tahun ini. Bagi Prof. Husaini, istilah ini menandai perubahan radikal dalam cara negara hadir di tengah masyarakat.
“Maknanya adalah proaktif,” tegasnya. Kader Posyandu—sekitar 8 hingga 13 orang per Posyandu—tetap menjalankan layanan kesehatan rutin. Namun lima bidang SPM lainnya bergerak melalui pengamatan langsung, laporan warga, dan kepekaan sosial kader di lingkungannya.
Masalah pendidikan anak, kondisi sosial, kebersihan dan kesehatan lingkungan, hingga dinamika ekonomi keluarga dan usaha kecil—menjadi bagian dari kerja Posyandu. Payung hukumnya jelas, merujuk pada regulasi Kementerian Dalam Negeri sejak 2014.
Konsep ini akan segera diperkuat melalui peluncuran buku ilmiah Posyandu Tanpa Dinding, disusun dari refleksi lapangan dan kajian jurnal nasional serta internasional. Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Banjarbaru, H. Riandy Hidayat, SE, MM — yang juga Ketua TP PKK—menjadi salah satu penyusunnya. “Ini kami harapkan menjadi tonggak sejarah baru Posyandu Banjarbaru,” kata Husaini.
Kepemimpinan dan Amanah
Dalam refleksi sosiologis dan kelembagaan, Prof. Husaini menilai kehadiran H. Riandy Hidayat sebagai satu-satunya Ketua TP PKK laki-laki di Indonesia bukan sebagai anomali, melainkan sebagai fase baru kelembagaan.
Sejak 2024, PKK secara regulatif sejajar dengan lembaga kemasyarakatan lain seperti RT dan RW. Artinya, legitimasi tidak lagi bertumpu pada simbol, tetapi pada kinerja. Dalam lima bulan terakhir, Riandy dinilai aktif sebagai top manager: membuka hotline, mendorong sosialisasi, memperkuat pembinaan hingga tingkat kelurahan, serta memastikan keberadaan staf ahli untuk percepatan Posyandu enam bidang SPM.
Pesan untuk Garda Terdepan
Di tengah keterbatasan sumber daya, Prof. Husaini memberikan apresiasi mendalam kepada para kader Posyandu dan TP PKK—garda terdepan pelayanan sosial. Tantangan Banjarbaru sebagai bagian dari ibu kota provinsi kian kompleks, namun justru di sanalah nilai pengabdian diuji.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama,” ujarnya, “untuk membangun Banjarbaru menjadi kota idaman, menuju Banjarbaru Emas.”
Pada akhirnya, refleksi akhir tahun ini bukan hanya tentang program dan kebijakan. Ia adalah pengingat—seperti tulisan karton di ruang kerja Prof. Husaini—bahwa hidup manusia singkat di dunia, panjang di pertanggungjawaban. Dan di sanalah, ilmu, iman, dan pengabdian akan diuji dalam satu garis lurus menuju akhirat.(be)
