Wali Kota Hj Erna Lisa Halaby Teguhkan Komitmen Banjarbaru dalam Penyelesaian TLRHP BPK

BANJARBARUEMAS.COM – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2025. Penegasan itu disampaikan dalam penandatanganan komitmen bersama yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Auditorium BPK, Banjarbaru, Kamis (25/9/2025).

Acara tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, para kepala daerah, ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto. Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai wujud keseriusan memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Jejak 100 Hari Pemerintahan Walikota Hj Erna Lisa Halaby

259 Banjarbaru Emas

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menekankan pentingnya langkah konkret dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. “Masih ada lebih dari 400 rekomendasi yang harus dituntaskan. Momentum ini harus dimaknai sebagai langkah nyata memperbaiki tata kelola pemerintahan kita,” ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, menegaskan bahwa tindak lanjut tidak boleh berhenti pada aspek administratif. “TLRHP adalah bukti nyata bahwa rekomendasi benar-benar dijalankan. Substansi perbaikan—mulai dari pemulihan kerugian negara hingga pembenahan sistem—menjadi tolok ukur utamanya,” katanya.

Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby dalam kesempatan itu meneguhkan arah kebijakan Banjarbaru. “Dengan adanya penandatanganan komitmen ini, semoga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi mewujudkan Pemerintahan Kota Banjarbaru yang bersih dan terpercaya,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kejar Ketertinggalan, Jaga Kepercayaan: Kepemimpinan Cepat Hj. Erna Lisa Halaby Menata Ekonomi Banjarbaru

270 Yopi

Penyelesaian TLRHP mencerminkan tiga hal: akuntabilitas dalam mengelola uang rakyat, transparansi yang dapat dipantau bersama, serta integritas untuk memperbaiki kelemahan sistem.

Percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK bukan hanya soal laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan warga. Banjarbaru membutuhkan dasar tata kelola yang kokoh agar pelayanan publik berjalan efektif dan kredibel.

Komitmen Wali Kota Lisa menegaskan bahwa integritas birokrasi adalah fondasi utama pembangunan. Dengan konsistensi, Banjarbaru tidak hanya mampu menjaga kepercayaan warganya, tetapi juga tampil sebagai teladan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terpercaya.(be)