Realisasi APBD Banjarbaru hingga Oktober 2025 Capai 65 Persen: Cermin Kinerja Fiskal yang Terkendali dan Progresif, Menuju Realisasi Penuh di Akhir Tahun
Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby membagikan bantuan bagi warga dan kelompok tani di Kecamatan Landasan Ulin Utara (05/08/2025) BANJARBARUEMAS.COM – Kota Banjarbaru menutup Oktober 2025 dengan catatan kinerja keuangan daerah yang solid dan terjaga. Di tengah tekanan ekonomi nasional akibat fluktuasi harga komoditas dan dinamika transfer pusat, Banjarbaru tetap mampu menjaga arah pengelolaan anggaran secara sehat, disiplin, dan efisien. Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan per 31 Oktober 2025 mencatat realisasi pendapatan daerah mencapai Rp968,87 miliar atau 65,19 persen dari target Rp1,48 triliun, sementara realisasi belanja berada pada angka Rp925,95 miliar atau 57,39 persen dari total pagu Rp1,61 triliun.
Bagi Banjarbaru, capaian ini mencerminkan kematangan tata kelola keuangan publik yang berbasis disiplin dan prioritas. Pemerintah kota menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu identik dengan percepatan belanja, melainkan dengan bagaimana setiap rupiah dikelola untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Struktur pendapatan Banjarbaru tahun 2025 menggambarkan arah kebijakan yang menumbuhkan optimisme. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai penopang utama telah terealisasi Rp666,22 miliar atau 68,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat tetap terjaga, seiring konsistensi Banjarbaru dalam menjalankan program prioritas nasional, mulai dari pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur publik.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi cermin kemandirian ekonomi lokal tercatat Rp143,11 miliar atau 33,20 persen dari target Rp431,05 miliar. Secara nominal, angka ini tampak moderat. Namun, di baliknya sedang berlangsung transformasi besar menuju sistem pendapatan yang modern, transparan, dan adaptif terhadap era digital.
Pemkot Banjarbaru kini tengah memperkuat sistem e-tax dan e-retribusi, dua instrumen penting dalam membangun fondasi digitalisasi penerimaan daerah. Transformasi ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal kepercayaan publik. Melalui sistem yang terbuka dan terintegrasi, kebocoran pendapatan dapat ditekan, arus informasi berjalan cepat, dan proses pelaporan menjadi lebih akuntabel.
Lebih dari itu, Banjarbaru juga mulai mengembangkan basis pajak baru yang mencerminkan struktur ekonomi kotanya yang sedang berubah. Sektor jasa, kuliner, dan perdagangan daring tumbuh pesat di kawasan urban baru seperti Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang. Aktivitas ekonomi di sektor-sektor ini menjadi sumber potensi penerimaan baru bagi daerah, yang dalam jangka menengah akan memperkuat struktur PAD Banjarbaru.
Langkah inovatif lainnya adalah peluncuran program diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 5 persen yang berlaku untuk periode pembayaran November hingga Desember 2025. Program ini bukan hanya memberi keringanan bagi warga, tetapi juga menjadi instrumen percepatan penerimaan daerah. Dengan memberikan insentif pada wajib pajak, pemerintah kota berhasil mengubah kepatuhan pajak menjadi gerakan kolektif masyarakat.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan—yang sebagian besar bersumber dari BUMD—juga menunjukkan capaian gemilang, yakni 91,35 persen dari target Rp12,40 miliar. Ini menandai perubahan penting dalam peran BUMD Banjarbaru, dari sekadar entitas administratif menjadi aktor ekonomi produktif yang memberikan kontribusi riil bagi kas daerah.
Tak kalah menarik, pendapatan transfer antar daerah telah menembus 169,75 persen dari target awal. Angka ini menjadi bukti meningkatnya kerja sama lintas wilayah di Kalimantan Selatan, di mana Banjarbaru berperan sebagai hub ekonomi regional—menjembatani arus perdagangan, logistik, dan investasi antar kabupaten.
Dari sisi belanja, realisasi 57,39 persen hingga Oktober mencerminkan strategi pengelolaan anggaran yang berhati-hati dan terukur. Pemerintah kota memilih untuk tidak mengejar serapan tinggi di awal tahun, melainkan menyesuaikan ritme belanja dengan kesiapan teknis dan progres proyek lapangan. Pendekatan ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip efisiensi dan efektivitas pembangunan, memastikan bahwa belanja publik tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran.
Belanja pegawai tercatat 74,93 persen, menjadi indikator stabilitas pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur yang tetap terjaga. Sementara belanja barang dan jasa mencapai 48,72 persen, mencerminkan bahwa sebagian besar program operasional dan layanan publik berjalan dalam ritme normal.
Yang paling krusial, belanja modal—sebagai indikator pembangunan fisik—telah terealisasi 46,48 persen. Angka ini diprediksi melonjak pada dua bulan terakhir tahun anggaran seiring penyelesaian proyek-proyek besar seperti revitalisasi taman kota, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan fasilitas publik ramah anak.
Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby sejak awal menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah harus berbasis hasil (result-based budgeting), bukan sekadar serapan. Filosofi ini kini mulai terlihat hasilnya. Pola realisasi yang terkendali di awal tahun justru menghasilkan kualitas pembangunan yang lebih baik di akhir tahun.
“Kita tidak ingin hanya cepat membelanjakan, tapi memastikan setiap rupiah memberikan manfaat langsung bagi warga,” ungkap Lisa Halaby dalam beberapa kesempatan.
Pendekatan ini sejalan dengan semangat baru Banjarbaru: “spending better, not just spending faster.”
Secara makro, rasio belanja terhadap pendapatan sebesar 1,13 kali menunjukkan Banjarbaru masih menjaga posisi keuangan yang ekspansif, namun tetap terkendali. Artinya, pemerintah kota mampu mendorong pertumbuhan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kas daerah. Dalam konteks ekonomi daerah, hal ini berarti Banjarbaru berhasil menjaga fungsi stabilisasi pembangunan lokal—menahan inflasi, mendukung daya beli masyarakat, serta menjaga perputaran ekonomi tetap hidup di sektor riil.
Meski struktur pendapatan masih bergantung pada dana transfer pusat, arah reformasi Banjarbaru sudah jelas: menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan. Digitalisasi penerimaan, optimalisasi aset, dan kolaborasi publik-swasta menjadi tiga pilar utama dalam memperkuat daya tahan keuangan kota.
Memasuki triwulan IV, ruang belanja Banjarbaru masih terbuka lebar. Dengan sisa waktu dua bulan, pemerintah kota memproyeksikan realisasi anggaran meningkat tajam, terutama di sektor infrastruktur, lingkungan, dan layanan sosial. Berbagai proyek strategis seperti penataan trotoar kota, peningkatan kualitas jalan, pembangunan taman tematik, dan rehabilitasi drainase dijadwalkan rampung pada Desember 2025.
Koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Jika tren positif ini bertahan, realisasi total APBD Banjarbaru 2025 diperkirakan melampaui 90 persen, menjadikan kota ini sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Kalimantan Selatan.
Lebih dari sekadar angka, capaian ini adalah cerita tentang perubahan paradigma: dari APBD sebagai dokumen keuangan menjadi instrumen pembangunan yang hidup dan berdampak.
Kinerja Banjarbaru hingga Oktober 2025 menjadi cermin kepemimpinan yang mengedepankan disiplin, kolaborasi, dan akuntabilitas. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby, Banjarbaru membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bisa dibangun dari pengelolaan keuangan yang jujur, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“APBD Banjarbaru 2025 adalah kisah tentang kedewasaan, kesungguhan membangun, dan keyakinan bahwa kemajuan kota lahir dari pengelolaan uang rakyat yang cerdas dan bertanggung jawab.”(be)
Pos terkait
Trending Artikel
Artikel Terbaru
Tidak ada komentar