BANJARBARUEMAS.COM — Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan keterlibatan aktif dalam forum nasional yang membahas sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Banjarbaru, Sirajoni, Minggu (26/10/2025), hadir di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Rakor Sinkronisasi) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, 26–29 Oktober 2025, dan menjadi salah satu agenda strategis nasional dalam rangka penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan program prioritas nasional. Rakor ini melibatkan 22 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berperan langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan lintas sektor.
Di antara lembaga yang hadir memberikan materi antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, serta BPJS Kesehatan. Hadir pula perwakilan dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus (BAPPISUS) dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Menurut Lurah Landasan Ulin Selatan, Muhammad Fatah, yang turut mendampingi rombongan Pj. Sekda Banjarbaru, hari pertama kegiatan diisi dengan proses registrasi peserta pada pukul 13.00–17.00 di Balairung Rudini IPDN.
“Setelah registrasi, malam harinya para peserta akan mendapatkan pengarahan dari panitia dan pengenalan kampus IPDN. Tujuannya agar seluruh peserta memahami tata tertib, jadwal, dan substansi kegiatan yang padat selama empat hari ke depan,” ujar Fatah.
Rakor Sinkronisasi ini menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan langkah koordinatif untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan dalam satu kerangka kebijakan yang harmonis.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menyebut kegiatan ini sebagai “forum krusial untuk memastikan efektivitas pembangunan nasional dari hulu ke hilir.”
“Sinkronisasi bukan sekadar menyesuaikan angka anggaran, tetapi juga mencakup keselarasan waktu pelaksanaan, target capaian, hingga kualitas hasil program. Dengan begitu, rencana pembangunan daerah benar-benar mendukung sasaran strategis nasional seperti penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor,” ujar Benni.
Lebih lanjut, Benni menegaskan bahwa Rakor ini dirancang sebagai forum dialog dua arah antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat ingin mendapatkan gambaran langsung mengenai tantangan implementasi kebijakan di lapangan, termasuk hambatan akibat efisiensi fiskal dan perubahan skema Transfer Keuangan Daerah (TKD).
“Kami ingin peserta yang mengikuti kegiatan ini menyampaikan kebutuhan ril daerah. Jangan ada program prioritas yang terhambat hanya karena ketidaksesuaian jadwal, dokumen perencanaan, atau keterbatasan dana. Semua harus bisa dikomunikasikan di forum ini,” tambahnya.(be)
478
Tidak ada komentar