BANJARBARUEMAS.COM – Awal pekan ke-2, Senin 6 Oktober 2025, menjadi momentum penting bagi Kota Banjarbaru. Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby memimpin langsung jajaran pemerintah kota mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional, yang dirangkai dengan arahan Menteri Keuangan RI tentang percepatan belanja dan dukungan daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah.
Meski rapat berlangsung daring, substansinya sangat strategis. Pemerintah pusat menegaskan tiga hal: percepatan realisasi belanja daerah, pengendalian inflasi berbasis data, dan sinergi dalam mendukung program nasional untuk kesejahteraan rakyat. Ketiganya bermuara pada satu tujuan utama: menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menariknya, capaian positif Banjarbaru ini terjadi meski Hj. Erna Lisa Halaby baru dilantik pada 21 Juni 2025. Jika mengacu pada laporan keuangan pemerintah daerah, pelantikan tersebut berlangsung menjelang akhir semester pertama tahun anggaran. Artinya, Walikota Lisa memulai kerja di tengah perjalanan fiskal yang sudah berjalan separuh waktu.
Namun, dalam waktu singkat, Lisa berhasil mengejar ketertinggalan administrasi, menyesuaikan arah kebijakan, dan memastikan Banjarbaru mampu sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang kepala daerahnya sudah lebih dahulu dilantik.
Langkah cepat ini menunjukkan kemampuan adaptasi pemerintahan baru yang luar biasa — berpijak pada data, bergerak dengan empati, dan berorientasi pada hasil.
Bagi ibu kota provinsi seperti Banjarbaru, daya beli masyarakat adalah jantung ekonomi lokal. Kenaikan harga tidak hanya mengubah angka di grafik, tetapi juga mengubah cara keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, pengendalian inflasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan soal martabat dan keadilan sosial.
Pemerintah Kota Banjarbaru di bawah kepemimpinan Hj. Erna Lisa Halaby menunjukkan komitmen kuat menjaga stabilitas harga. Salah satu langkah nyata adalah Pasar Murah Bersubsidi Tahun 2025, yang secara resmi dibuka di Lapangan dr. Murdjani pada 14 Juli 2025.
Selama 20 hari, kegiatan ini digelar bergiliran di 20 kelurahan, menyediakan beras, minyak goreng, telur, dan gula yang masing-masing disubsidi Rp5.000. Gas LPG 3 kg dijual Rp18.500, disertai berbagai produk pangan lokal lainnya. Langkah ini membantu warga memenuhi kebutuhan dasar dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.
Wali Kota Lisa menegaskan bahwa pasar murah ini bukan program sesaat, melainkan agenda rutin tahunan Pemko Banjarbaru untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hingga September 2025 realisasi APBD Banjarbaru mencapai Rp808,33 miliar atau 50,10% dari total Rp1,61 triliun. Angka ini menunjukkan ritme belanja yang sehat, walau masih perlu percepatan di sektor belanja modal dan barang/jasa.
Kebijakan fiskal Banjarbaru sejalan dengan arah APBN 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah gejolak global. Inflasi nasional hingga Agustus 2025 tercatat 2,31 persen (year on year) — level ideal dalam konsensus ekonomi dunia.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga solid. Berdasarkan data BPS, perekonomian nasional tumbuh 5,12 persen pada triwulan II-2025, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan situasi yang kondusif, pemerintah pusat optimistis pertumbuhan tahun ini dapat melampaui 4,8 persen.
Stabilitas nasional ini memberi ruang bagi Banjarbaru untuk memperkuat kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Ketika inflasi terkendali dan belanja publik efektif, kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh lebih merata.
Banjarbaru kini menata model pemerintahan yang berbasis data dan empati. Hj. Erna Lisa Halaby tidak berhenti pada tataran kebijakan, melainkan hadir langsung di lapangan — berdialog dengan pedagang, memantau harga, dan memastikan rantai distribusi berjalan lancar.
Kepercayaan publik tumbuh bukan dari janji, tetapi dari konsistensi tindakan. Setiap rupiah anggaran yang dikelola secara transparan dan akuntabel membangun kredibilitas pemerintah kota, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membuka ruang kolaborasi ekonomi yang lebih luas.
Di bawah kepemimpinan Hj. Erna Lisa Halaby, Banjarbaru menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dapat berpihak pada rakyat tanpa kehilangan disiplin fiskal. Visi “Banjarbaru Emas” — Elok, Maju, dan Sejahtera kini bukan sekadar slogan, melainkan arah nyata pembangunan.
Banjarbaru terus menuliskan bab baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia: pemerintahan yang cepat menyesuaikan diri, ilmiah dalam berpikir, empatik dalam bertindak, dan konsisten menjaga kepercayaan rakyat.(be)
169
Tidak ada komentar